Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemanfaatan Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Kenyamukan sebagai pintu keluar komoditas daerah. Optimalisasi fasilitas tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas perdagangan sekaligus memastikan hasil produksi Kutim memiliki jalur distribusi yang jelas.
Pelabuhan KEK Maloy di Kecamatan Kaliorang menjadi salah satu infrastruktur yang kembali mendapat perhatian. Fasilitas yang telah rampung sejak 2015 itu dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemkab Kutim kini berupaya mendorong penggunaannya agar dapat berperan sebagai simpul ekspor langsung bagi komoditas daerah.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, penguatan jalur distribusi juga berkaitan dengan persoalan pencatatan produksi. Selama ini, komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit kerap didistribusikan melalui daerah lain sehingga asal produksinya tidak selalu tercermin dalam data Kutim.
“Tidak ada tercatat Kutim produksi batu bara katanya. Tidak ada tercatat produksi sawit, karena tercatat di daerah lain. Jadi mereka juga kaget,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menilai penataan administrasi asal barang perlu berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur. Salah satu instrumen yang didorong adalah Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO), yang menjadi dokumen resmi untuk menunjukkan daerah asal komoditas dalam perdagangan internasional.
Bagi Kutim, SKA dapat memperjelas identitas batu bara, CPO, dan komoditas lainnya. Dokumen ini juga berkaitan dengan kebutuhan ekspor, kepabeanan, tarif preferensial, ketertelusuran produk, kuota, hingga transaksi menggunakan Letter of Credit.
Ardiansyah meminta koordinasi DPMPTSP, OPD terkait, dan instansi vertikal diperkuat. Kepala DPMPTSP Kutim, Novian Pranata, menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut, termasuk memperbaiki pencatatan investasi dan lalu lintas komoditas. Menurutnya, data yang semakin akurat dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. (ADV/ProkopimKutim/UB)