Redaksi
SANGATTA – Dukungan Dinas Kesehatan Kutim dan RSUD Kudungga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan jaminan kesehatan ASN. Keterlibatan lintas instansi diarahkan agar pembenahan administrasi kepesertaan memiliki dampak langsung terhadap kelancaran pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, ketertiban pembayaran iuran juga menjadi perhatian. BPKAD Kutim menemukan masih terdapat sejumlah Perangkat Daerah yang perlu memperbaiki penggunaan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) untuk iuran BPJS Kesehatan. Penyesuaian tersebut mencakup pencatatan kontribusi 1 persen dari pegawai dan 4 persen dari pemberi kerja.
Persoalan administrasi keuangan itu dibahas bersama dalam koordinasi lintas sektoral yang digelar di Meeting Room Hotel Zenova Royale, Sangatta. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Kutim Herman Prayudi, Kepala BPJS Kesehatan Samarinda drg Adielona JMS, serta perwakilan BPJS Kesehatan Kaltim Recky Hendayana.
Dalam forum itu, penguatan validitas data kepesertaan juga menjadi agenda penting. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan BPJS Kesehatan menyepakati rekonsiliasi data PNS dan PPPK secara berkala setiap tanggal 15 mulai Mei. Langkah ini memungkinkan perubahan administrasi ditelusuri secara rutin.
Herman Prayudi menjelaskan bahwa pembaruan perlu mengikuti perubahan status pegawai dan mutasi. Prosesnya dilakukan bersama BKPSDM, sementara ketidaksesuaian yang ditemukan akan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan masing-masing Perangkat Daerah agar pemutakhiran dapat dilakukan,” ujarnya.
Rekonsiliasi tersebut diharapkan membuat data kepegawaian dan kepesertaan bergerak lebih selaras. Ketepatan pencatatan juga penting untuk memastikan pembayaran iuran sesuai ketentuan serta mengurangi potensi hambatan dalam proses audit.
Pada akhirnya, pembenahan ini diarahkan untuk menjaga hak kesehatan ASN tetap terpenuhi. Dengan koordinasi yang berlangsung rutin, pemerintah daerah menargetkan pengelolaan data dan iuran semakin tertib, akurat, serta mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. (ADV/ProkopimKutim/UB)