Redaksi
Oleh Iwan A Fuad*
KUTAI TIMUR tidak kekurangan kekayaan. Yang belum selesai adalah memastikan kekayaan itu berubah menjadi masa depan.
Di bawah tanahnya tersimpan sumber daya alam bernilai besar. Di atasnya terbentang perkebunan, pertanian, kehutanan, pesisir, keragaman hayati, serta masyarakat dengan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tumbuh. Karena itu, pertanyaan pembangunan Kutai Timur tidak semestinya berhenti pada: berapa besar APBD? Pertanyaan yang lebih penting ialah: apa yang tersisa ketika kekayaan alam itu suatu hari berkurang?
Sejarah menunjukkan, daerah kaya sumber daya alam tidak selalu menjadi daerah makmur. Kekayaan statistik dapat berjalan berdampingan dengan jalan rusak, ketimpangan, kualitas sumber daya manusia yang tertinggal, desa yang belum produktif, lingkungan yang tertekan, dan ekonomi lokal yang rapuh. Di titik inilah Kutim berada pada sebuah persimpangan.
Selama puluhan tahun, pola pembangunan daerah penghasil sumber daya alam relatif sederhana: mengambil, menjual, menerima pendapatan, lalu membelanjakannya. Model itu menghasilkan pertumbuhan, tetapi tidak abadi. Harga komoditas berubah, kebijakan pertambangan bergeser, transisi energi berlangsung, sementara cadangan alam memiliki batas.
“Kutim tidak cukup menjadi daerah kaya. Ia harus menjadi daerah yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi kemerdekaan manusia.”
Karena itu, kekayaan alam harus diperlakukan sebagai modal untuk membeli masa depan. Pendapatannya perlu dikonversi menjadi manusia yang unggul, infrastruktur produktif, industri lokal, pemerintahan yang kuat, dan lingkungan yang lestari.
Jika transformasi itu gagal, Kutim bisa saja mewariskan biaya ekologis dan ketimpangan setelah nilai ekonominya pergi.
Perubahan juga harus dimulai dari birokrasi. Selama ini keberhasilan sering diukur dari program yang terlaksana dan anggaran yang terserap. Padahal rakyat tidak hidup dari laporan pertanggungjawaban. Mereka membutuhkan hasil.
Pertanyaan kepada kepala perangkat daerah seharusnya bukan hanya berapa persen anggaran terserap, melainkan masalah apa yang berhasil diselesaikan. Berapa keluarga keluar dari kemiskinan? Berapa lapangan kerja tercipta? Berapa UMKM naik kelas? Berapa desa menjadi produktif?
Kutim membutuhkan pemerintahan yang bekerja berdasarkan hasil. Kepala OPD bukan sekadar pelaksana kegiatan, melainkan pemimpin perubahan.
Manusia adalah modal terbesar
APBD besar tidak otomatis melahirkan pemerintahan hebat. Pemerintahan hebat lahir dari manusia yang mampu mengelolanya.
Karena itu, investasi paling strategis Kutim adalah ASN. Kepala PD perlu menguasai data, teknologi dan AI, kepemimpinan, anggaran, kolaborasi, serta kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat dan dunia usaha. Jabatan semestinya bukan hadiah politik, melainkan amanah untuk menghasilkan perubahan.
Kutim bahkan layak membangun Government Leadership Academy sebagai ruang pembelajaran bagi kepala OPD, camat, dan calon pemimpin birokrasi.
Kutim tidak boleh selamanya dikenal karena apa yang dikeluarkan dari tanahnya. Ia harus mulai dikenal karena apa yang diproduksi masyarakatnya.
Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, agroindustri, ekonomi pesisir, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan industri pengolahan harus menjadi mesin ekonomi baru. Desa menjadi kuncinya.
Setiap desa semestinya memiliki mesin ekonomi sendiri: komoditas unggulan, koperasi atau BUMDes yang sehat, akses pembiayaan, teknologi, pendampingan, dan pasar. Dengan begitu, desa tidak lagi menjadi objek belanja, tetapi pusat penciptaan nilai.
“Generasi mendatang tidak akan bertanya berapa besar APBD Kutim pada masa kita. Mereka akan bertanya apa yang kita lakukan dengan kekayaan itu.”
Perusahaan yang beroperasi puluhan tahun juga harus meninggalkan warisan. Tidak hanya tanggung jawab sosial (CSR), tetapi sekolah vokasi, tenaga kerja tersertifikasi, pengusaha lokal, koperasi pemasok, industri pengolahan, teknologi pertanian, dan lingkungan yang dipulihkan.
Sementara DPRD perlu bergerak dari politik proyek menuju politik hasil. Setiap anggaran besar layak diuji: apakah meningkatkan produktivitas, menciptakan pekerjaan, mengurangi ketimpangan, dan manfaatnya masih terasa dua puluh tahun mendatang?
Pembangunan akhirnya bukan monopoli pemerintah. Tokoh adat, akademisi, pengusaha, pemuda, perempuan, media, aktivis dan diaspora memiliki tanggung jawab yang sama. Mereka boleh berbeda politik, tetapi harus memiliki satu masa depan: Kutai Timur.
Apa yang akan kita wariskan?
Bayangkan Kutim pada 2045: tambang bukan lagi satu-satunya wajah ekonomi; desa menjadi pusat produksi; pengusaha lokal tumbuh; anak-anak Kutim mengisi ruang profesional dan kepemimpinan; pemerintahan bekerja dengan data; perusahaan menjadi mitra pembangunan; dan lingkungan yang pernah terdegradasi mulai pulih.
Itu bukan utopia. Tetapi pekerjaan itu harus dimulai ketika Kutim masih memiliki kekayaan untuk membiayainya.
Sebab generasi mendatang tidak hanya akan bertanya berapa besar APBD kita. Mereka akan bertanya: ketika Kutai Timur sedang kaya-raya, apa yang dilakukan generasi kita dengan kekayaan itu?
Jawabannya tidak boleh sekadar berupa gedung, jalan, dan laporan anggaran. Jawabannya harus berupa manusia yang unggul, ekonomi yang mandiri, desa yang produktif, pemerintahan yang kuat, dan alam yang masih layak diwariskan.
Kutim tidak cukup menjadi daerah kaya. Kutim harus menjadi daerah yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi kemerdekaan manusia.
Bekasi, 16 Agustus 2026
* Alumnus Jurusan Teknik Kimia Angkatan 1987, Institut Teknologi Indonesia, Tengerang Selatan