Kritik Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Soal Lingkungan, Putra Tantang Tunjukkan Fakta

Samarinda – Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Ahsan Putra, mengecam keras kebijakan dan praktik yang diduga menyebabkan deforestasi signifikan di Kalimantan Timur. Pihaknya meminta pemerintah provinsi serta seluruh pemangku kepentingan menghentikan cara-cara yang merusak hutan dan mangrove, karena dinilai berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir hingga ketahanan bencana.

“Kami tidak bisa berpangku tangan ketika ruang hidup masyarakat dipertaruhkan demi keuntungan jangka pendek. Kerusakan hutan, pengalihan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang serius, dan hilangnya mangrove adalah bom waktu bagi masyarakat pesisir,” tegas Putra kepada media ini.

Badko HMI Kalimantan Timur-Kalimantan Utara menentang keras normalisasi deforestasi sebagai hal yang masih bisa ditolerir. Putra juga menyoroti pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menyebut kondisi hutan di provinsi di Kalimantan Timur “masih aman.”

“Kami menghormati pernyataan resmi pemerintah, namun meminta klarifikasi data dan transparansi. Jika angka itu benar, tunjukkan sumber, lokasi, dan langkah konkret untuk menahan laju kerusakan bukan hanya statistik yang menenangkan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Badko HMI menegaskan isu deforestasi bukan hanya soal luasan hektare yang hilang, tetapi juga terkait hilangnya fungsi ekosistem sebagai pelindung alami. Mereka merujuk bukti internasional dan studi ilmiah yang menunjukkan mangrove dan hutan pantai mampu mengurangi dampak gelombang besar dan tsunami.

“Pengurangan atau penghilangan mangrove meningkatkan kerentanan kawasan pesisir, jadi seharusnya pelajaran dari pengalaman Aceh dan Sumatra setelah 2004 jadi cerminan,” tandasnya.

Berdasar sejumlah laporan yang menyebut Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kehilangan tutupan hutan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mendesak pemerintah menyediakan data deforestasi lengkap dan membuka audit independen agar publik dapat memverifikasi klaim bahwa kondisinya masih aman. (Jna)