Redaksi
BENGALON – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memperkuat pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari persiapan menghadapi bonus demografi. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi dan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) bagi satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Bengalon, Rabu, 5 Agustus 2026.
Plh DPPKB Kutim Yuriansyah T menilai bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan bagi daerah. Ledakan penduduk usia produktif hanya akan menghasilkan manfaat apabila generasi muda memiliki pendidikan, keterampilan, karakter, dan kemampuan merencanakan masa depan.
Karena itu, SSK diarahkan menjadi wadah yang memperkenalkan persoalan kependudukan sejak bangku sekolah. Materi mengenai keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta dinamika kependudukan akan dipadukan ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa memahami hubungan antara keputusan pribadi, kondisi keluarga, dan pembangunan daerah.
Yuriansyah menekankan bahwa pelaksanaan SSK membutuhkan dukungan berbagai pihak. DPPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memiliki pemahaman yang sama agar program tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi.
Kasi PMDK Kecamatan Bengalon, Marnawati, mengatakan guru memiliki posisi penting dalam menjalankan program tersebut. Pengintegrasian isu kependudukan ke dalam pembelajaran dinilai dapat membuat siswa lebih memahami persoalan yang mereka hadapi sekaligus membangun kesadaran untuk merencanakan masa depan secara lebih matang.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Bengalon itu turut menghadirkan sejumlah narasumber. Yulianto dari Kemendukbangga RI Perwakilan Kaltim membahas penerapan pendidikan kependudukan, sementara Karisya Humaira menyampaikan strategi kerja sama pendidikan. Kuncoro dari SMAN 1 Sangatta Selatan turut membagikan pengalaman penerapan SSK di sekolahnya.
Bagi Pemkab Kutim, pembentukan SSK di Bengalon merupakan langkah awal membangun pendidikan yang lebih responsif terhadap persoalan kependudukan. Program tersebut diharapkan berkembang dari tingkat sekolah menjadi gerakan yang ikut menyiapkan generasi agar mampu memanfaatkan bonus demografi bagi pembangunan daerah. (ADV/ProkopimKutim/UB)