Redaksi
Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur kembali menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Fraksi NasDem DPRD Kutai Timur menjadi salah satu fraksi turut menyuarakan kekecewaannya terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Para legislator di dalamnya menilai, ketidakmaksimalan penyerapan anggaran ini merupakan cerminan dari minimnya keseriusan TAPD dalam mengawal jalannya pembangunan.
Sejak beberapa waktu lalu, berbagai komisi di DPRD telah berkali-kali menyoroti lambatnya realisasi serta tersendatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berdampak langsung pada masyarakat.
Hingga memasuki bulan Juli, serapan anggaran baru mencapai 39,78 persen atau setara dengan Rp2,2 triliun dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp5,7 triliun. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan mengingat waktu pelaksanaan pembangunan di 18 kecamatan yang tersebar di wilayah Kutai Timur semakin terbatas.
Legislator Fraksi NasDem DPRD Kutai Timur yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD, Prayunita Utami, menyampaikan data pada portal informasi publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per Juli 2026 itu, masih jauh dari target optimal yang diharapkan mampu menggairahkan roda ekonomi daerah.
“Kami dari Fraksi NasDem hanya ingin TAPD hadir untuk menjelaskan soal kebijakan APBD pergeseran tahun 2026 ini. Sudah tiga kali DPRD memanggil, tapi belum juga hadir pimpinan instansi yang tergabung dalam TAPD,” kata Prayunita Utami kepada awak media via telepon seluler, pada Sabtu (4/7/2026).
Bilangnya, pemanggilan yang telah dilakukan sebanyak tiga kali itu bukanlah agenda tanpa tujuan. DPRD ingin melakukan evaluasi ekstensif terhadap tata kelola APBD, tidak hanya membahas soal rendahnya serapan sebagaimana yang terpampang dalam data DJPK, tetapi juga merumuskan langkah strategis agar percepatan pembangunan dapat terwujud di seluruh sektor.
“Pemanggilan itu bukan hanya membahas soal rendahnya serapan APBD Kutai Timur, sebagaimana dalam portal data APBD DJPK Kementerian Keuangan. Tapi juga melakukan evaluasi mengenai tata kelola APBD, demi mengoptimalkan berbagai sektor strategis,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi NasDem itu menyoroti urgensi percepatan belanja modal mengingat situasi ekonomi global yang masih fluktuatif. Ia mengingatkan keterlambatan realisasi anggaran berpotensi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah pelosok yang sangat bergantung pada dana pembangunan infrastruktur dasar.
“Ini kami lakukan mengingat situasi banyak aspek kehidupan kita secara global sedang tidak menentu. Jadi, jangan sampai warga yang terus-terusan terdampak,” imbuhnya dengan nada prihatin.
Sikap tegas DPRD ini, sambungnya, juga didasari oleh kekhawatiran jika serapan tidak meningkat signifikan dalam waktu dekat, maka target pembangunan seperti jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya di 18 kecamatan akan melahirkan masalah baru dalam hal ini kualitas pekerjaan. Padahal, anggaran tersebut bersumber dari pemerintah pusat yang jumlahnya cukup besar dan harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Meskipun TAPD belum memberikan konfirmasi resmi terkait absennya pimpinan instansi dalam undangan rapat, DPRD bakal berupaya sesuai peraturan yang berlaku walaupun nantinya tetap diabaikan.
Pihaknya pun berharap agar TAPD segera merespons panggilan tersebut, dan membawa data komprehensif mengenai kendala administrasi maupun teknis. Mereka mendesak supaya pemerintah daerah lebih responsif dan tidak lagi mengulur waktu, mengingat sisa waktu anggaran tahun 2026 hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk mengejar target realisasi.
“Ke depan, Fraksi NasDem berkomitmen untuk terus mengawal setiap rupiah uang rakyat agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur,” tandasnya.
Editor: Redaksi