Redaksi
SANGATTA – Aktivitas relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya menuntut kepedulian sosial, tetapi juga kesiapan untuk bekerja di tengah masyarakat. Karena itu, kepastian perlindungan kesehatan menjadi bagian penting agar para tenaga lapangan dapat menjalankan tugas dengan optimal.
Kebutuhan tersebut kini mendapat perhatian melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif yang disiapkan bagi relawan SPPG di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui skema ini, akses terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diupayakan lebih terorganisasi bagi tenaga yang terlibat dalam pelayanan pemenuhan gizi.
Penguatan perlindungan itu diwujudkan BPJS Kesehatan Cabang Kutim melalui penandatanganan Perjanjian Teknis Operasional (PTO) dengan empat yayasan pengelola SPPG. Kegiatan berlangsung di Meeting Room Hotel Zenova Royale, Sangatta, dengan melibatkan Yayasan Kamala Bhayangkari, Yayasan Kutai Timur Berdikari, Yayasan Swara Mandiri Ummat, serta Yayasan Cerdas Pangan Nusantara.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing yayasan akan mengkoordinasikan pendaftaran dan pengelolaan kepesertaan relawan. Pola tersebut diharapkan memudahkan pendataan sekaligus memastikan tenaga lapangan memperoleh perlindungan kesehatan melalui sistem JKN secara menyeluruh.
Kepala BPJS Kesehatan Kutim, Herman Prayudi, menilai perlindungan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pelayanan sosial. Menurutnya, relawan yang berkontribusi dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemenuhan gizi perlu mendapat jaminan agar dapat bekerja dengan lebih tenang.
Dari sisi yayasan, jaminan kesehatan dipandang bukan sebatas fasilitas pelayanan. Perlindungan tersebut juga menjadi bentuk perhatian terhadap kesejahteraan orang-orang yang mendedikasikan waktu untuk mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Dengan kepastian perlindungan bagi relawan, operasional SPPG diharapkan semakin optimal. Kerja sama ini sekaligus memperkuat komitmen para pihak untuk menjaga kualitas pelayanan sosial dan menempatkan perlindungan kesehatan sebagai bagian penting dari keberlanjutan program di Kutim. (ADV/ProkopimKutim/UB)