Redaksi
SANGATTA – Isu ketimpangan penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan tambang batu bara kembali mencuat di Kutai Timur (Kutim). Anggota DPRD Kutim dari Komisi D, H. Shabaruddin S.Ag, mengungkapkan bahwa kondisi ini telah memicu kecemburuan sosial yang cukup tajam di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar area operasi pertambangan.
Politisi tersebut menyatakan bahwa masalah ini telah secara resmi dibawa dan dibahas dalam sebuah hearing (dengar pendapat) yang melibatkan pihak perusahaan terkait dan perwakilan warga. Ia mengungkapkan dengan jelas akar ketidakpuasan tersebut, yaitu bahwa warga dari daerah sekitar area operasi perusahaan, seperti Kecamatan Teluk Pandan, merasa sangat dirugikan karena minimnya penyerapan tenaga kerja dari wilayah mereka.
“Itu kemarin juga pembahasan kita dalam hearing itu, Alhamdulillah dengan ada tuntutan dari warga Teluk Pandan khususnya, yang mana mereka merasa ada kecemburuan sosial. Karena Indominco, wilayah sekitar Kutai Timur, tapi lebih banyak menyerap dan tenaga kerja dari Bontang,” jelas H. Shabaruddin S.Ag.
Lebih lanjut, Shabaruddin mengapresiasi proses mediasi yang telah dilakukan untuk mencarikan jalan keluar. Menurutnya, dialog yang konstruktif dan intensif antara masyarakat dan PT Indominco Mandiri telah membuahkan hasil positif dan solusi nyata untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini menjadi ganjalan tersebut.
“Kemarin sudah dimediasi, Alhamdulillah sudah ada solusinya,” tambahnya.
Ia kemudian menegaskan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan bahwa sebuah perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memprioritaskan warga di sekitarnya. Daerah-daerah penyangga seperti Teluk Pandan dan Martadinata, menurutnya, seharusnya menjadi sumber utama tenaga kerja.
“Mestinya mereka siap menampung warga sekitar seperti Teluk Pandan, Martadinata, dll khususnya ya, sebagai penyangga tenaga kerja lokal yang dekat dengan area PT. Indominco,” pungkas Shabaruddin.
Komitmen ke depan adalah bahwa dewan, melalui Komisi D, akan terus secara aktif mengawal dan memantau realisasi komitmen ini dari pihak perusahaan. Tujuannya untuk memastikan terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan Kutim. (ADV)
