Redaksi
SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Komisi B, Faisal Rachman, secara terbuka mengakui adanya tantangan signifikan dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan tradisional. Kondisi ini terjadi pasca dicabutnya kewenangan pengelolaan laut dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan regulasi yang baru.
“Tentu inilah menjadi tantangan karena kita, masyarakat kita, warga kita, itu ada juga kan yang sekarang melakukan aktivitas nelayan yang memang harus terus dikembangkan,” ujar Faisal.
Faisal menjelaskan bahwa akar permasalahan yang dihadapi saat ini berawal dari perubahan kewenangan berdasarkan regulasi pemerintahan. Dinas Perikanan di tingkat kabupaten kini tidak lagi memiliki otoritas legal untuk mengurusi wilayah laut, karena kewenangan tersebut telah sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah provinsi.
“Ya, karena lingkup dinas perikanan Kutim ini, dinas perikanan kita ini sudah tidak lagi boleh mengurusi laut, makanya itu kewenangannya diambil oleh provinsi.”
Meski menghadapi kendala struktural dan birokratis ini, Faisal menekankan pentingnya untuk tidak mengabaikan potensi ekonomi besar yang tetap dimiliki oleh wilayah pesisir Kutim. Ia menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjenjang seharusnya dimanfaatkan untuk membangun koordinasi dan sinergi yang solid antar level pemerintahan.
“Tapi harapan saya, tetap saja potensi-potensi tadi itu wilayah pesisir itu tetap harus dikomunikasikan karena pemerintahan kita itu kan berjenjang.”
Ia menambahkan bahwa keberadaan pemerintah provinsi dan kabupaten seharusnya bersifat saling melengkapi. Untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan nelayan tradisional, komunikasi yang intensif antara kedua tingkat pemerintahan ini mutlak diperlukan.
“Nah kita pemerintahan kabupaten tentu harus terus mengomunikasikan dengan pemerintahan provinsi.”
Komitmen politik untuk terus aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ini diharapkan dapat segera menemukan solusi praktis dan model kolaborasi yang efektif. Tujuannya agar nasib dan mata pencaharian ratusan nelayan tradisional di pesisir Kutim tetap dapat terlindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya. (ADV)
