Redaksi
SANGATTA – Anggota DPRD Kutim dari Komisi B, Faisal Rachman, mengungkapkan adanya transformasi signifikan dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi pesisir. Pergeseran paradigma ini terjadi seiring dengan perubahan nomenklatur dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perikanan setempat.
“Jadi fokus dinas perikanan, makanya bukan dinas kelautan namanya,” jelas Faisal dengan tegas.
Penegasan identitas instansi ini menunjukkan restrukturisasi ruang lingkup kerja dan redefinisi kewenangan yang menjadi tanggung jawab instansi tersebut. Perubahan fundamental ini akan berdampak pada pola pendekatan, skema anggaran, dan prioritas program pemberdayaan masyarakat pesisir ke depannya.
“Kita kan namanya dinas perikanan,” ujarnya, menyiratkan adanya spesialisasi dan fokus yang lebih terarah.
Dengan dasar filosofis dan kerangka regulasi yang baru tersebut, Faisal memaparkan bahwa orientasi kerja Dinas Perikanan Kutim kini dialihkan dan dipusatkan secara lebih spesifik pada pengembangan sektor perikanan budidaya. Aktivitas pemberdayaan yang sebelumnya mungkin mencakup pengelolaan sumber daya laut secara lebih komprehensif, kini mengalami reorientasi menuju penguatan budidaya perikanan darat.
“Jadi sekarang lebih berfokus kepada perikanan budidaya di darat,” jelasnya.
Jenis budidaya yang dimaksud, lanjut Faisal, mencakup berbagai skema usaha perikanan yang tidak lagi bergantung secara langsung pada pemanfaatan dan eksplorasi wilayah laut lepas. Bentuknya adalah berbagai inovasi usaha budidaya yang dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal di daratan.
“Seperti kolam-kolam dan lain sebagainya,” tambahnya.
Kebijakan strategis ini tidak terlepas dari perubahan landscape kewenangan pengelolaan wilayah laut yang kini sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski menghadapi keterbatasan kewenangan di wilayah laut, Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Perikanan berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan melalui pendekatan yang inovatif dan adaptif.
Transformasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. (ADV)
