Sawit Rakyat Kutim Digenjot, DPRD: “Lawan Dominasi Korporasi, Warga Harus Jadi Tuan di Tanah Sendiri!”

22 November 2025
424 dilihat
1 min read

SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Komisi B, Faisal Rachman, menekankan pentingnya optimalisasi lahan secara maksimal untuk menciptakan kemandirian di sektor pertanian dan perkebunan. Menurutnya, hal ini merupakan langkah kunci dalam mengurangi ketergantungan daerah yang selama ini sangat lekat dengan pendapatan dari sektor batu bara.

“Yang terpenting adalah bagaimana lahan-lahan yang ada di Kutai Timur itu dimaksimalkan untuk pertanian mandiri,” tegas Faisal.

Faisal secara khusus menyoroti bahwa komoditas kelapa sawit, yang telah lama dikembangkan secara organik oleh masyarakat, saat ini memegang peran yang sangat strategis. Pengembangan komoditas unggulan ini dinilai dapat menjadi penggerak utama dan tulang punggung perekonomian rakyat jika diarahkan dengan model dan tata kelola yang tepat.

BACA JUGA  Strategi Seleksi Ketat: Kunci Keberhasilan Program Pembinaan Kreatif

“Jadi masyarakat perkebunan yang sekarang itu yang digalang dan dikembangkan itu adalah kelapa sawit.”

Ia kemudian menjelaskan lebih rinci mengenai model pengembangan yang dianggapnya paling ideal dan perlu diperjuangkan, yaitu dengan memberikan porsi kepemilikan, akses, dan peran pengelolaan yang lebih besar dan nyata bagi masyarakat secara langsung.

“Bagaimana perkebunan kelapa sawit itu memiliki ruang besar untuk perkebunan yang berbasis masyarakat, bukan perkebunan yang berbasis korporasi.”

Faisal dengan lantang menegaskan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat ini harus terus dipegang teguh dan menjadi pedoman utama dalam setiap perumusan dan implementasi kebijakan di sektor perkebunan, khususnya sawit.

“Itu yang terpenting yang harus terus kita ingatkan. Bukan ke pemerintah, sehingga nanti masyarakat kita memang betul-betul mandiri.”

BACA JUGA  Fraksi PKS Dukung RAPBD Kutim 2026 Senilai Rp5,7 Triliun, Soroti Kritis Efisiensi Belanja dan Kewajiban Perusahaan

Pernyataan ini menegaskan komitmen politiknya yang kuat untuk konsisten mendorong ekonomi kerakyatan yang berdaulat dan mandiri. Visinya adalah menciptakan sebuah ekosistem perkebunan di mana masyarakat bukan hanya sekadar sebagai pekerja atau penonton, tetapi sebagai pemilik, pengelola, dan penikmat utama dari setiap nilai tambah yang dihasilkan. (ADV)

Jangan Lewatkan