
SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Komisi B, Faisal Rachman, menegaskan kembali komitmen politiknya untuk mendorong model pengembangan perkebunan yang benar-benar berpusat pada masyarakat. Menurutnya, pendekatan pemberdayaan ini merupakan fondasi utama dalam membangun kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Jadi basis perkebunan yang ada di Kutai Timur itu adalah perkebunan yang berbasis kekuatan masyarakat,” tegas Faisal dengan penuh keyakinan.
Pernyataan ini menegaskan filosofi dasar yang dipegangnya, bahwa masyarakat lokal harus menjadi aktor utama dalam pembangunan sektor perkebunan di daerah mereka sendiri. Namun, Faisal juga secara realistis mengakui bahwa peran pemerintah dalam merencanakan program-program strategis tetap sangat krusial.
“Ya programnya tentu harus pemerintah rencanakan.”
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan dengan lebih rinci bahwa fokus pengembangan ke depan harus ditujukan pada pemanfaatan ruang atau lahan-lahan yang masih memiliki potensi ekonomi tinggi namun selama ini belum tergarap secara maksimal. Syarat mutlak yang ditekankan adalah kawasan tersebut harus memiliki status kepemilikan atau penguasaan yang jelas secara hukum dan bukan merupakan kawasan hutan lindung atau hutan konservasi.
“Makanya ruang-ruang itu tadi, ruang-ruang yang masih memiliki potensi dan itu bukan kawasan hutan.”
Harapan besar yang ingin dicapai adalah masyarakat lokal akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya secara mandiri. Skema yang diusung bukanlah perkebunan skala besar korporasi, melainkan penciptaan dan penguatan perkebunan rakyat.
“Diharapkan bagaimana masyarakat kita yang diberikan kesempatan untuk melakukan penanaman perkebunan yang berbasis rakyat.”
Kebijakan yang diusung oleh anggota dewan ini dianggap sebagai sebuah langkah transformasional yang nyata. Tujuannya adalah untuk mentransformasi struktur ekonomi Kutim yang selama ini sangat bergantung pada sektor ekstraktif, menuju ekonomi yang lebih mandiri, berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV)
