Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Daerah melalui DPRD Kutai Timur menegaskan komitmennya dalam meningkatkan penanganan kebakaran dan bencana dengan mengedepankan skala prioritas dan kolaborasi yang solid antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Hal ini disampaikan secara tegas oleh Pandi Widiarto, Anggota Komisi C DPRD Kutim, dalam sebuah wawancara di Sangatta.
Pandi menekankan bahwa dalam kondisi sumber daya yang terbatas, penentuan skala prioritas menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk sektor penanggulangan bencana.
“Iya, kan kita bicara sekarang skala prioritas, yang kita harus penuhi dulu yang utama dulu,” ujar Pandi.
Penegasan ini menunjukkan pendekatan yang realistis dan terukur. Pemerintah Daerah dan DPRD memilih untuk fokus pada hal-hal yang paling mendesak dan berdampak besar terlebih dahulu.
Ia menjelaskan bahwa prioritas awal akan difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana utama, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan pemadaman dan respon awal. Dalam konteks ini, pengadaan kendaraan operasional dengan kapasitas besar menjadi fokus utama.
“Jadi yang utama kayak mobil-mobil yang kapasitas 5 ribu liter dan sebagainya, itu yang kita prioritaskan.”
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya memiliki alat utama yang memadai. Kendaraan dengan kapasitas air besar (5.000 liter) merupakan tulang punggung dalam operasi pemadaman.
Lebih lanjut, Pandi menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang erat antara Damkar dan BPBD, mengingat cakupan tugas dan tanggung jawab kedua lembaga tersebut yang saling melengkapi dalam penanganan darurat.
“Tapi kan penanganan bencana ini kan penanganan kebakaran bencana, kalau di Damkar kan kebakaran, Kalau di bencana kan ada BPBD. kemarin juga sudah kita lakukan kolaborasi juga, artinya BPBD dan Damkar ini juga harus sinkron gitu.”
Pengalaman kolaborasi yang telah dilakukan sebelumnya dijadikan dasar untuk memperkuat sinergi ke depannya. Keselarasan antara kedua instansi ini dianggap sebagai sebuah keharusan.
Menurutnya, kolaborasi teknis di tingkat masyarakat juga menjadi kunci kesuksesan penanggulangan bencana. Ia juga menyoroti bahwa kelengkapan peralatan untuk unit-unit teknis skala kecil justru lebih lengkap di BPBD.
“Kalau untuk unit-unit teknis yang skala kecil lebih lengkap di BPBD sebenarnya, karena BPBD itu punya anggaran khusus juga yang dari pusat langsung. Jadi tinggal bagaimana mengkolaborasikan penanganan teknis di masyarakat.”
Hal ini menunjukkan sebuah potensi efisiensi. Mekanisme koordinasi memungkinkan peralatan dari BPBD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas-tugas Damkar di tingkat komunitas.
Arah kebijakan ke depan, tegas Pandi, adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal. Fokusnya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga.
“Kita prioritaskan bagaimana bisa menjaga keamanan, kenyamanan, dan tentu soal antisipasi bencana yang paling utama.”
Dengan langkah-langkah strategis yang berfokus pada prioritas alat utama, sinergi antar-lembaga, dan kolaborasi teknis ini, diharapkan kapasitas dan koordinasi penanggulangan kebakaran serta bencana di Kutai Timur dapat semakin efektif dan responsif. (ADV)
