Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan dorongan kuat dari lembaga legislatif untuk segera mempercepat pembangunan dan penyediaan pos pemadam kebakaran (Damkar) di seluruh wilayah kecamatan. Langkah strategis ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai potensi bencana kebakaran.
Berdasarkan fakta dan data riil yang terungkap di lapangan, kondisi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Kutai Timur saat ini masih belum merata dan belum mencakup seluruh wilayah administrasi. Pandi Widiarto, Anggota Komisi C DPRD Kutim, dalam sebuah wawancara eksklusif di Sangatta, mengungkapkan kondisi aktual yang ada.
“Jadi secara faktual di lapangan hari ini, untuk kondisi pemadam kebakaran kita, dari 18 kecamatan sudah ada tersedia pos sekitar 12 kecamatan,” ujarnya.
Pernyataan ini memberikan gambaran yang transparan bahwa meskipun sebagian besar kecamatan sudah memiliki pos damkar, masih terdapat enam kecamatan lainnya yang belum terlayani fasilitas vital ini.
Menanggapi kondisi yang belum ideal tersebut, Pandi dengan tegas menegaskan komitmen politik dan fungsi pengawasan dari dewan untuk secara sinergis bersama-sama dengan dinas teknis terkait menyelesaikan kekurangan yang masih ada ini.
“Memang ini yang kami juga, jadi bagian dari komitmen kami DPR bersama teman-teman Dinas terkait untuk bagaimana segera membangun di semua kecamatan,” ujarnya.
Pernyataan ini tidak hanya mengonfirmasi adanya perhatian dari dewan, tetapi juga menekankan pada aspek kolaborasi dan aksi nyata. Targetnya jelas: memastikan tidak ada lagi kecamatan yang ‘gelap’ dari layanan damkar.
Lebih jauh, anggota dewan ini menekankan pentingnya kesiapan yang menyeluruh ini dengan merujuk pada sifat dasar dari bencana, khususnya kebakaran, yang datang secara tidak terduga dan memerlukan respons yang sangat cepat.
“Karena namanya kebencanaan kan kita nggak tahu, apalagi soal kebakaran. Jadi itu harus disiapkan semua,” tegas Pandi.
Penekanan pada kata “semua” ini merupakan pesan kunci yang menyiratkan bahwa tidak boleh ada satu pun kecamatan yang tertinggal atau dikecualikan dalam program pemerataan fasilitas damkar ini.
Pernyataan-pernyataan dari anggota dewan ini secara keseluruhan menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi akan penyediaan infrastruktur damkar yang memadai dan merata di seluruh penjuru wilayah kabupaten. Dengan terpenuhinya pos damkar di setiap kecamatan, diharapkan respons penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. (ADV)
