Redaksi
SANGATTA – Penyesuaian belanja pegawai tengah disiapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai bagian dari pembenahan struktur anggaran daerah. Salah satu kebijakan yang tengah dirancang ialah menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) sekitar 35 persen mulai 2027.
Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi mengatakan rencana tersebut disusun setelah pemerintah daerah mengevaluasi posisi belanja pegawai yang masih berada di bawah batas proporsi yang menjadi acuan dalam pengelolaan APBD. Pernyataan itu disampaikan seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin, 10 Agustus 2026.
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diikuti Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman secara daring. Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Rizali Hadi, Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, serta kepala perangkat daerah.
Rizali menjelaskan, belanja pegawai Kutim saat ini belum mencapai 30 persen dari APBD. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal serta kebutuhan pendanaan untuk sektor lain.
Menurut dia, pemerintah tidak dapat serta-merta memangkas anggaran pegawai hanya karena penerimaan daerah terbatas. Standarisasi belanja pegawai akan dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan alokasi untuk belanja modal maupun barang dan jasa.
Salah satu bentuk penyesuaian itu ialah peningkatan TPP. Rizali memastikan kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan tahun depan dengan perkiraan kenaikan sekitar 35 persen dari nilai yang diterima ASN saat ini.
Meski demikian, kenaikan tersebut tetap harus diselaraskan dengan kemampuan APBD. Pemerintah Kabupaten Kutim juga berkepentingan menjaga agar anggaran untuk belanja modal dan belanja barang serta jasa tetap tersedia guna menopang pelayanan publik dan program pembangunan daerah. (ADV/ProkopimKutim/UB)