BENGALON – Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai diarahkan lebih kuat pada tahap pencegahan melalui identifikasi keluarga yang dinilai berisiko. Pendekatan tersebut dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim melalui layanan jemput bola di Kecamatan Bengalon, Senin, 3 Agustus 2026, dengan sasaran 1.131 keluarga berisiko stunting (KRS).
Ini merupakan titik keempat pelaksanaan Layanan Jemput Bola Stop Stunting setelah Teluk Pandan, Sangatta Selatan, dan Rantau Pulung agar keluarga sasaran memperoleh pendampingan sesuai kondisi mereka.
Plh Kepala DPPKB Kutim yang juga Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim, Yuriansyah, mengatakan langkah tersebut merupakan implementasi salah satu program unggulan pemerintah daerah. Intervensi diarahkan untuk memastikan keluarga yang masuk kategori risiko mendapatkan penanganan sejak dini.
Menurut Yuriansyah, upaya tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader desa, serta sektor swasta. Kolaborasi dianggap penting agar intervensi di tingkat keluarga dapat dilakukan secara cepat dan sesuai kebutuhan.
Camat Bengalon sekaligus Ketua TPPS Kecamatan, Harun Al Rasyid, menekankan bahwa KRS berbeda dengan balita yang telah mengalami stunting. Perbedaan tersebut penting dipahami agar langkah yang diberikan tidak keliru. KRS lebih berkaitan dengan kondisi yang dapat meningkatkan risiko stunting seperti sanitasi buruk, keterbatasan air bersih, jamban tidak layak, dan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar.
Harun juga menemukan sejumlah kasus keluarga yang masuk kategori KRS karena faktor usia di atas 40 tahun meski belum memiliki anak, sehingga verifikasi lapangan penting agar program tidak salah sasaran.
Kegiatan ini melibatkan TP-PKK, pemerintah desa, tenaga kesehatan, Disdukcapil, penyuluh KB, unsur Forkopimcam, serta perusahaan setempat. Baznas Kutim turut memperkuat intervensi dengan menyerahkan 20 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada keluarga penerima manfaat.
Melalui kombinasi verifikasi data dan intervensi langsung, Pemkab Kutim berharap pencegahan stunting dapat dimulai lebih awal dan menjangkau keluarga yang membutuhkan sebelum persoalan gizi berkembang menjadi lebih serius. (ADV/ProkopimKutim/UB)
