Redaksi
SANGATTA — Besar alokasi pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan program di daerah. Sektor pendidikan mendapat anggaran Rp2,7 triliun, termasuk Rp1,38 triliun untuk program Gratispol pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), sementara sektor kesehatan dialokasikan sekitar Rp1,8 triliun.
Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kebutuhan peningkatan layanan pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Keberadaan SMAN 2 Sangatta Selatan dinilai telah berjalan baik, namun daya tampung siswa setiap tahun masih membutuhkan dukungan unit sekolah baru, khususnya di kawasan Silvaduta.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menjelaskan, kewenangan pendidikan terbagi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kabupaten menangani PAUD hingga SMP, sedangkan SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan provinsi. Adapun madrasah serta pesantren berada di bawah Kementerian Agama.
Sebagai dukungan terhadap penguatan layanan pendidikan provinsi, Pemkab Kutim telah menghibahkan lahan seluas satu hektare untuk pembangunan kantor UPT Pendidikan Provinsi di Sangatta Selatan.
Hal tersebut menjadi bagian dari perhatian Badan Anggaran DPRD Kaltim saat melakukan kunjungan kerja dalam daerah di Kutim. Monitoring yang berlangsung di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim itu diarahkan untuk melihat pelaksanaan dan serapan anggaran pendidikan serta kesehatan.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan dinamika fiskal dan perubahan kebijakan membuat koordinasi antar pemerintahan semakin penting. Menurutnya, sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten diperlukan agar serapan anggaran kedua sektor optimal.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyambut monitoring tersebut sebagai sarana menyamakan persepsi sekaligus mencegah miskomunikasi. Ia juga mendorong OPD lebih proaktif dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.
Monitoring ini sejalan dengan agenda Kaltim Sukses dan Generasi Emas 2026, yang menitikberatkan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, produktivitas, serta penguatan infrastruktur. (ADV/ProkopimKutim/UB)