Redaksi
SANGKULIRANG – Sebagai upaya memperkuat peran Komite Gender di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berkolaborasi dengan Yayasan Solidaridad melakukan kegiatan Pembentukan dan Penguatan Komite Gender bagi Pekerja Perempuan dan Istri Pekerja di PT IPS (Indonesia Plantation Sinergi). Kegiatan digelar di Aula PT IPS pada Rabu (26/8/2026).
“Apresiasi kami kepada Yayasan Solidaridad yang selama ini menjadi mitra pembangunan, membantu pemerintah mendorong penguatan peran perempuan dan pengarusutamaan gender di lingkungan perusahaan perkebunan sawit. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, keluarga pekerja, dan mitra pembangunan sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” ujar Supianti, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPA Kutim.
DPPA Kutim berharap, pembentukan Komite Gender di PT. IPS dapat memperkuat upaya membentuk lingkungan kerja yang aman, adil, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan pekerja perempuan maupun laki-laki.
“Keberadaan Komite Gender di PT IPS tidak boleh berhenti pada pembentukan kepengurusan, tetapi harus berperan aktif dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi perempuan, membangun komunikasi dengan perusahaan, juga sebagai wadah koordinasi, edukasi, dan penyampaian aspirasi pekerja perempuan dan istri pekerja,” tambah Supianti.
Karenanya, menurut Supianti, seluruh pihak termasuk manajemen perusahaan, pekerja laki-laki dan perempuan, para istri pekerja, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan harus terus terlibat menjaga sinergi dan mendukung keberlanjutan Komite Gender.
Koordinator Solidaridad Wilayah Kutim Martinus Martin menjelaskan, Komite Gender PT IPS tengah melakukan penyusunan kembali struktur kepengurusan, penetapan tugas dan fungsi, penyusunan program kerja, hingga deklarasi dan pengukuhan sebagai bentuk penguatan kelembagaan.
“Keterlibatan multi-pihak menjadi bagian penting dalam memastikan komite dapat berjalan secara berkelanjutan. Terlebih, perempuan memiliki peran besar sebagai pekerja, ibu, istri, sekaligus bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi keluarga” ujar Martinus.
Melalui penguatan tersebut, Komite Gender PT IPS diharapkan mampu menjadi penggerak terciptanya lingkungan kerja yang semakin ramah perempuan, aman, nyaman, dan responsif gender.
“Komite Gender yang terbentuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, membangun kerja sama yang baik dengan manajemen PT IPS, serta menjadi penggerak dalam menciptakan lingkungan kerja yang semakin ramah perempuan dan responsif gender,” pungkas Martinus. (ADV/ProkopimKutim/UB)