Redaksi
SANGATTA – Ironi terjadi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Di saat potensi hasil kelapa sawitnya begitu melimpah, daerah ini justru tertinggal dalam hal industrialisasi hilir, terutama dalam pendirian pabrik minyak goreng. Kondisi ini memicu keprihatinan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Novel Tyty Paembonan, anggota Komisi C DPRD Kutim, secara khusus menyoroti ketertinggalan daerahnya ini jika dibandingkan dengan pencapaian wilayah lain di sekitarnya. Ia mengambil contoh nyata dari Kota Bontang, yang justru telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan pabrik pengolahan minyak sawit tanpa memiliki kebun atau sumber bahan baku di wilayahnya sendiri.
“Kenapa Bontang misalnya sekarang bisa bikin pabrik minyak goreng, Iya kan? Tidak ada kebunnya,” ujar Paembonan, membandingkan dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, ia menyayangkan fakta bahwa Kutim, yang secara nyata memiliki produksi Crude Palm Oil (CPO) berton-ton setiap tahunnya, justru tidak mampu mendirikan industri hilir yang sejenis. Ketidakmampuan ini dinilai sebagai sebuah bentuk pemborosan peluang ekonomi yang sangat besar.
“Kita? CPO berton-ton, kita tidak bisa bikin. Kan sayang,” katanya dengan penuh penyesalan.
Merasa tidak cukup hanya menyampaikan kritik, Paembonan lantas mengusulkan sebuah solusi yang dianggapnya konkret dan strategis. Ia mendorong agar Pemerintah Daerah memprioritaskan dan secara serius merencanakan pendirian pabrik pengolahan hilir skala besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy. Lokasi ini dinilai sangat ideal karena sudah memiliki infrastruktur pendukung dan status hukum yang jelas untuk kegiatan industri.
“Kenapa tidak bikin pabrik besar saja di Maloy? Nanti turunannya kita kirim misalnya ke luar. Hasil sisa produk dari CPO misalnya, kan begitu,” paparnya dengan rinci.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan signifikan, tetapi juga akan menciptakan produk turunan yang memiliki nilai jual tinggi, yang dapat dipasarkan hingga ke luar daerah bahkan ekspor.
Lebih lanjut, politikus ini mendesak pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi persoalan klasik ini, terlebih dalam situasi anggaran yang dinilai semakin ketat dan kompetitif. Ia menekankan bahwa tidak ada alasan untuk berleha-leha menunggu anggaran pusat.
“Ya saya kira memang sekarang pemerintah harus dipacu untuk kreatif lah, di tengah-tengah keadaan ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan semua pihak bahwa pemerintah pusat kini lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan dana ke daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan proaktif dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
“Ya kalian tau lah, anda tau semua bahwa hari ini pemerintah pusat mulai lebih hati-hati dan selektif memberikan dana bagi hasil atau transfer ke daerah kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota kan, seperti itu,” tandas Paembonan.
Pernyataan-pernyataannya ini menegaskan perlunya inovasi pendanaan, kemitraan strategis dengan pihak swasta, dan political will yang kuat dari pemimpin daerah untuk mewujudkan industrialisasi hilir sawit di Kutim. (ADV)
