Redaksi
SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faizal Rachman, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terletak pada besarnya nilai nominal anggaran, melainkan pada efektivitas, ketepatan sasaran, dan dampak nyata dalam proses penyaluran serta pemanfaatan akhirnya di lapangan. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks evaluasi kinerja fiskal pemerintah daerah yang lebih mengedepankan outcome daripada sekadar output fisik.
Faizal menjelaskan bahwa fokus utama penganggaran seharusnya diberikan pada optimalisasi dan efektivitas belanja daerah untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat yang dikeluarkan memberikan dampak dan manfaat yang maksimal, berkelanjutan, serta langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ia menyoroti pentingnya sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang intensif antara pemerintah kabupaten selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif dalam menyusun dan menetapkan prioritas alokasi anggaran.
“Jadi APBD itu bukan dari nilainya tapi dari bagaimana efektivitas alokasi belanja,” ujar Faizal selaku anggota DPRD Kutai Timur.
Pernyataan fundamental ini menempatkan efektivitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, Faizal mengungkapkan harapannya agar kolaborasi dan kemitraan yang konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif dapat terus ditingkatkan dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Kita selalu berharap pemerintah kabupaten Kutai Timur dan DPRD bersinergi dalam alokasi anggaran,” tambahnya.
Penegasan untuk “bersinergi” ini merupakan kunci dari tata kelola anggaran yang baik. Faizal juga menyambut positif adanya kebijakan efisiensi dan penajaman prioritas anggaran, yang tercermin dari penurunan pagu dari sebelumnya sebelas triliun rupiah menjadi sembilan koma sembilan triliun rupiah, asalkan langkah rasionalisasi ini tidak mengurangi esensi dan kualitas program-program pembangunan yang vital.
“Dari tadi sebelas triliun hingga ada efisiensi jadi sembilan koma sembilan triliun,” jelas Faizal.
Data spesifik ini menunjukkan adanya penyesuaian yang realistis terhadap kapasitas fiskal. Ia menekankan bahwa anggaran yang telah dioptimalkan tersebut harus secara konsisten difokuskan pada program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar dan hajat hidup orang banyak. Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta program-program penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama.
“Harapannya lebih berfokus pada program-program infrastruktur pembangunan sampai kesejahteraan masyarakat,” pungkas Faizal.
Pernyataan ini menetapkan dua area prioritas: infrastruktur dan kesejahteraan. Pernyataan ini sekaligus menggarisbawahi komitmen politik DPRD Kutai Timur untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Dengan pendekatan penganggaran yang lebih cerdas dan efektif, diharapkan APBD dapat benar-benar menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mempercepat pembangunan yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur. (ADV)
