Investasi Tersendat Birokrasi, Kutim Tekankan Integritas Aparatur

19 Agustus 2026
389 dilihat
1 min read

SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi meminta jajaran pemerintah daerah membenahi tata kelola birokrasi agar iklim investasi semakin kompetitif. Menurutnya, proses pelayanan yang lambat dapat mengurangi minat penanam modal masuk ke Kutim.

Hal itu disampaikan Mahyunadi saat menghadiri Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar Inspektorat Wilayah (Itwil) di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (19/8/2026).

Mahyunadi membandingkan kondisi Kutim dengan daerah lain, salah satunya Bontang. Ia menilai daerah tersebut mampu menarik investasi meski tidak memiliki fasilitas kawasan khusus seperti yang tersedia di Kutim.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Ia menduga hambatan investasi bisa berkaitan dengan lambannya pelayanan perizinan maupun praktik birokrasi yang membuka celah penyimpangan.

BACA JUGA  PHI Luncurkan GEMAS, Gerakan Kurangi Plastik Sekali Pakai

“Pemerintah yang bersih dipastikan akan menarik perhatian para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kutai Timur,” kata Mahyunadi.

Ia menambahkan, transformasi ekonomi Kutim ke depan diarahkan pada pengembangan sektor hilirisasi. Potensi yang akan didorong mencakup pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan hingga pariwisata.

Mahyunadi mencontohkan rencana investasi PT Indonesia Plantation Synergy (IPS) melalui grup usahanya yang mulai merealisasikan pembangunan pabrik minyak goreng di Kecamatan Sangkulirang, tepatnya di Desa Kerayaan dan Pulau Miang.

Investasi tersebut, kata dia, juga diikuti usulan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk bandara.

Di sisi lain, Mahyunadi meminta aparatur tidak sekadar memahami aturan, tetapi menerapkannya dalam pelayanan. Ia menilai pengalaman panjang para pejabat seharusnya menjadi modal memperkuat integritas, bukan dimanfaatkan untuk mencari celah administratif.

BACA JUGA  20 Pramuka Kutim Dilepas ke Jamnas untuk Bentuk Generasi Muda

Ia juga meminta camat memperkuat pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa. Sinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah dinilai penting untuk memastikan birokrasi Kutim berjalan transparan dan akuntabel. (ADV/ProkopimKutim/UB)

 

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published.