Redaksi
SANGATTA – Perkembangan investasi, aktivitas bisnis, dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka ruang baru bagi sektor hospitality di Kutai Timur (Kutim). Hotel, restoran, dan pendukung pariwisata dituntut siap menangkap mobilitas wisatawan, perjalanan dinas, serta aktivitas pelaku bisnis yang berkembang di Kaltim.
Kondisi tersebut membuat penguatan organisasi pelaku usaha menjadi penting. Pemerintah menilai hospitality bukan hanya penyedia jasa, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, serta mengenalkan kuliner dan budaya daerah.
Atas kebutuhan itu, Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kutim periode 2026-2031 resmi dikukuhkan melalui Musyawarah Cabang di Hotel Royal Victoria Sangatta. Kepala Dinas Pariwisata Kutim Mahriadi, mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, membuka agenda tersebut dengan pemukulan gong.
Mahriadi mendorong PHRI memperkuat kualitas layanan, kompetensi SDM lokal, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk promosi usaha maupun destinasi. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi profesi diperlukan agar Kutim mampu berkembang sebagai tujuan bisnis dan wisata.
Kepengurusan baru terbentuk setelah serangkaian pertemuan pelaku hospitality sejak April 2026. Panitia kemudian membentuk Organizing Committee dan Steering Committee untuk menjaring ketua. Dharma Rismawan berharap PHRI Kutim yang sebelumnya berjalan terbatas dapat tampil lebih aktif dan progresif dalam mendukung hospitality serta pariwisata daerah.
Cing Cing Wahyuni dipercaya memimpin BPC PHRI Kutim selama lima tahun. Ketua BPD PHRI Kaltim Sahmal Ruhib menilai pengalaman panjang Cing Cing di dunia perhotelan menjadi modal membangun organisasi yang adaptif. Ia menyebut Kaltim termasuk provinsi dengan kinerja PHRI terbaik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Sahmal menegaskan PHRI merupakan salah satu motor penggerak pariwisata dan perlu memperkuat SDM serta tata kelola organisasi seiring perkembangan IKN. Dengan ini, PHRI Kutim diharapkan mampu mempertemukan kepentingan pemerintah dan usaha, sekaligus memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/UB)