Redaksi
Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan meski harus menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tajam pada 2026. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mempertahankan proyek pembangunan melalui skema kontrak tahun jamak atau multiyears.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengatakan APBD Kutim turun dari Rp9,8 triliun pada 2025 menjadi Rp5,1 triliun pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran tanpa menghentikan proyek yang dinilai strategis.
“Tahun ini ada program multiyears. Semuanya rata-rata jalan. Itu bagian dari peningkatan untuk jalan mantap,” kata Noviari saat ditemui di Sangatta, beberapa waktu lalu.
Data hingga 2025 menunjukkan persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap baru mencapai 34,78 persen. Angka tersebut hanya meningkat 1,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 33,27 persen.
Menurut Noviari, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Karena itu, efisiensi diarahkan pada pengurangan belanja operasional, seperti perjalanan dinas, pelaksanaan rapat, dan kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
Di sisi lain, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan proyek multiyears agar tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan melalui skema tersebut tidak hanya menyasar jalan penghubung antarkecamatan, tetapi juga jalan antardesa, jalan lingkungan, hingga penataan kawasan perkotaan.
Menurutnya, peningkatan konektivitas menjadi kebutuhan penting mengingat luas wilayah Kutai Timur yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Harapannya tidak ada pengurangan pada level itu (program multiyears). Kita sesuai arahan pusat. Kebijakan efisiensi lebih difokuskan pada belanja operasional, bukan dihilangkan tapi dikurangi,” ujarnya.
Pemkab Kutim berharap pembangunan infrastruktur yang tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara bertahap. (ADV/ProkopimKutim/UB)