Redaksi
SAMARINDA — Kepastian hukum dan pemerintahan berintegritas menjadi bagian penting dalam menjaga pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong hubungan kerja dengan lembaga penegak hukum agar pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberi manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda dalam agenda pergantian pimpinan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Perkantoran Gubernur Kaltim, Jumat (14/8/2026) malam, dan dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud serta sejumlah pejabat daerah.
Bagi Pemkab Kutim, sinergi dengan aparat penegak hukum memiliki arti strategis dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan secara transparan serta akuntabel. Koordinasi lintas lembaga juga diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah menyampaikan apresiasi kepada Supardi atas pengabdian dan kontribusinya selama menjabat Kajati Kaltim. Ia berharap dedikasi yang telah diberikan selama bertugas menjadi bekal untuk menjalankan amanah berikutnya dengan baik.
Sementara itu, kepemimpinan Kejati Kaltim diteruskan kepada Chatarina Muliana. Bupati Kutim menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus berharap komunikasi antarlembaga yang telah terbentuk dapat terus dikembangkan untuk mendukung penegakan hukum di daerah.
“Selamat datang dan selamat menjalankan tugas kepada Ibu Chatarina Muliana. Kami berharap sinergi dan koordinasi yang sudah terbangun dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Timur,” ujar Ardiansyah.
Suasana pisah sambut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Pergantian pimpinan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat kesinambungan pelayanan hukum, kepastian hukum yang berkeadilan, serta koordinasi antara Kejati Kaltim, pemerintah daerah, dan Forkopimda.
Pemkab Kutim menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur penegak hukum. Langkah itu diarahkan untuk mengawal pemerintahan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/UB)