Redaksi
SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat strategi pemenuhan tenaga ahli transportasi dengan mengamankan kuota pendidikan ikatan dinas terbesar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Pemkab Kutim dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub di Aula Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jumat, 31 Juli 2026.
MoU ditandatangani Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Kepala BPSDMP Kemenhub Suharto. Adapun perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut teknis diteken Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi bersama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) Bekasi.
Melalui kesepakatan tersebut, Kutim memperoleh 10 kursi program Diploma III (D3) Pola Pembibitan (Polbit) pada 2027 dan tambahan 10 kursi program Diploma IV (D4) pada 2028. Alokasi itu disebut lebih besar dibandingkan jatah yang umumnya diterima daerah lain, yakni sekitar dua hingga lima peserta.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim Masrianto Suriansyah menilai skema tersebut menjawab persoalan keterbatasan tenaga teknis yang selama ini dihadapi instansinya. Dishub harus menangani urusan transportasi darat, laut, dan udara dengan jumlah personel yang terbatas.
Menurut Masrianto, keunggulan Polbit terletak pada kesinambungan antara pendidikan dan kebutuhan aparatur daerah. Lulusan PTDI-STTD asal Kutim dalam skema tersebut akan diarahkan menjadi ASN di lingkungan Pemkab Kutim tanpa mengikuti jalur rekrutmen CPNS umum.
Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi menyebut kerja sama itu sebagai investasi sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan pembangunan dan konektivitas daerah. Tenaga profesional dinilai semakin dibutuhkan seiring bertambahnya infrastruktur transportasi.
Masrianto berharap tambahan tenaga terdidik dapat memperkuat pengelolaan transportasi secara profesional, termasuk mendukung operasional infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Kenyamukan. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut diharapkan membentuk ekosistem transportasi Kutim yang lebih modern, responsif, dan berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/UB)