Pemkab Kutim Perkuat Wawasan Kebangsaan melalui Sarasehan dan Rakor FPK

SANGATTA – Penguatan persatuan di tengah keberagaman menjadi salah satu agenda yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sarasehan Kebangsaan dan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat kecamatan di Hotel Royal Victoria, Sangatta pada tanggal 27 Juli 2026.

Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim itu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua FPK Kalimantan Timur, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, narasumber dari Densus 88 Anti Teror, camat dari 18 kecamatan di Kutim, tokoh daerah, hingga berbagai paguyuban di Kutim. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi sekaligus penguatan wawasan kebangsaan bagi para pemangku kepentingan.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan keberagaman suku, agama, adat, dan budaya merupakan modal sosial yang harus dijaga bersama. Menurutnya, kondisi masyarakat yang harmonis menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, nilai toleransi dan semangat persatuan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah juga menekankan pentingnya peran Forum Pembauran Kebangsaan sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Ia berharap FPK mampu menjadi ruang dialog yang mendorong komunikasi lintas kelompok sekaligus mengantisipasi potensi konflik di tengah masyarakat yang majemuk.

Sementara itu, Ketua FPK Kutim Albert menyampaikan bahwa kepengurusan FPK telah terbentuk di seluruh 18 kecamatan. Keberadaan forum tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan. Selain rapat koordinasi, peserta juga memperoleh materi mengenai wawasan kebangsaan, pencegahan paham radikal, serta pentingnya sinergi lintas sektor dari narasumber Kementerian Dalam Negeri dan Densus 88. Pemerintah berharap forum ini menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat harmoni sosial sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/UB)