Dari Tanjung Bara ke Maloy, Kutim Perluas Akses Penerbangan

SANGATTA – Kebutuhan transportasi udara di Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Jarak tempuh menuju ibu kota provinsi maupun bandara internasional terdekat yang panjang mendorong pemerintah mencari akses penerbangan dari wilayah sendiri.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah membuka Bandara Tanjung Bara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk penerbangan komersial. Pemkab Kutim masih berkomunikasi dengan perusahaan tambang tersebut agar fasilitas itu dapat melayani masyarakat umum.

Untuk kebutuhan jangka panjang, perhatian juga tertuju pada Maloy. PT Indonesia Plantation Synergi (IPS) mengusulkan pembangunan bandara di Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Maloy. Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan manajemen perusahaan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyatakan dukungannya meski Pemkab belum menerima tembusan resmi. 

“Sampai saat ini memang belum ada tembusan rencana pembangunan ke Bupati. Namun, kami tetap merespons positif,” ujarnya. 

Menurutnya, pembangunan bandara sejalan dengan penguatan infrastruktur dan transportasi yang masuk dalam 50 program prioritas pemerintah.

Selain bandara, optimalisasi pelabuhan juga menjadi bagian dari 50 program prioritas tersebut. Gubernur Kaltim mensyaratkan fasilitas itu dapat melayani kepentingan umum, bukan sekadar operasional perusahaan. Pemkab juga berharap KPC segera membuka jalur umum. Jika bandara Maloy terwujud, pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran pembangunan dari nol untuk fasilitas tersebut karena aksesnya dapat digunakan masyarakat secara luas nantinya.

Keberadaan bandara di Maloy dinilai dapat menjadi titik tumpu  bagi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), khususnya dalam mendukung industri pengolahan sawit dan komoditas unggulan.

Dengan dua titik akses udara tersebut, Kutim diharapkan mampu memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing investasi, dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan pesisir Kaltim. (ADV/ProkopimKutim/UB)