Redaksi
SANGATTA SELATAN – Ketepatan data masyarakat menjadi fokus Kecamatan Sangatta Selatan dalam mendukung jalannya program pembangunan desa. Kondisi tersebut menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah kelompok Dasawisma di wilayah setempat yang tidak lagi aktif, sehingga berpotensi melemahkan sumber informasi pembangunan dari tingkat rumah tangga.
Camat Sangatta Selatan, Dewi Dohi, menyebutkan bahwa keberadaan Dasawisma memiliki peran strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai pendata keluarga, tetapi juga sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, penguatan kelompok tersebut perlu mendapat dukungan agar program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Dasawisma adalah sumber data utama kita. Mereka menjadi instrumen untuk mengubah perilaku dan karakter masyarakat mulai dari lingkup rumah tangga,” sebut Dewi.
poin tersebut disampaikan Dewi saat menghadiri pelantikan tiga anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Sangatta Selatan oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti hasil evaluasi pemanfaatan anggaran desa yang menunjukkan penggunaan dana RT masih didominasi kegiatan infrastruktur berskala kecil.
Dewi menilai, kondisi tersebut perlu diseimbangkan melalui petunjuk teknis yang mengatur proporsi penggunaan dana RT. Menurutnya, anggaran tersebut juga bisa diarahkan untuk mendukung kader Dasawisma, Posyandu, serta peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia agar 50 program prioritas bupati dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat rumah tangga.
“Kalau hanya mengandalkan dana RT untuk membangun jalan, kualitasnya tentu sulit mencapai standar maksimal,” jelasnya. Ia menyebut pembangunan jalan dengan kualitas baik membutuhkan biaya sekitar Rp 700 juta hingga Rp 800 juta per 100 meter.
Sebagai tindak lanjut, kecamatan akan berkoordinasi dengan kepala desa untuk membenahi administrasi RT dan mengaktifkan kembali kelompok Dasawisma. Pemerintah kecamatan juga terus mengawal persoalan batas Desa Teluk Singkama dan Kandolo serta pembangunan jalan prioritas yang telah masuk perencanaan daerah, meski belum seluruhnya terealisasi pada 2026 akibat keterbatasan anggaran. (ADV/ProkopimKutim/UB)