Redaksi
SANGATTA – Angka pembangunan tidak selalu muncul dalam bentuk hasil yang sama. Perbedaan metode pengumpulan dan pengolahan data antarinstansi dapat menghasilkan angka berbeda untuk satu objek yang sama. Kondisi inilah yang membuat penerapan Satu Data Indonesia (SDI) sangatlah penting untuk memastikan informasi pembangunan Kutai Timur (Kutim) lebih seragam dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BPS Kutim, Widiyantono, menyebut perbedaan tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi dalam proses statistik. Setiap instansi memiliki pendekatan masing-masing sehingga diperlukan penyamaan standar agar data dapat digunakan sebagai rujukan kolektif.
“Melalui Satu Data Indonesia, kami memastikan data lebih terstandar, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Widiyantono menjelaskan, penyamaan standar diperlukan agar perbedaan metode pengumpulan data antarinstansi tidak menghasilkan informasi yang membingungkan.
“Kalau ada perbedaan data, itu biasa karena tiap instansi punya metode masing-masing. Lewat SDI ini kita samakan supaya bisa dipakai bersama,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutim bertindak sebagai wali data. Perannya mencakup koordinasi, verifikasi, serta integrasi data dari seluruh organisasi perangkat daerah. Data yang dihimpun diharapkan akurat, mutakhir, seragam, mudah ditelusuri, dan dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
Namun, tidak semua informasi dapat dibuka tanpa batas. Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik tetap menjadi acuan, terutama untuk data yang bersifat sensitif dan informasi pribadi. Keamanan sistem juga menjadi perhatian, termasuk dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara.
Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menilai transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Kesiapan sistem, SDM, dan keamanan harus berjalan beriringan. Pelatihan operator portal SDI menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas aparatur.
Pada akhirnya, SDI tidak sekadar menyatukan angka saja. Ketersediaan data dalam satu portal memudahkan masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi memperoleh informasi untuk analisis maupun pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan kepercayaan terhadap informasi resmi pemerintah. (ADV/ProkopimKutim/UB)