Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merespon cepat perlambatan ekonomi daerah dengan memperkuat koordinasi bersama tim ekonomi. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengatakan pertemuan tersebut akan difokuskan untuk menyusun strategi yang lebih konkret guna menggerakkan kembali sektor-sektor produktif. Pernyataan itu disampaikannya setelah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita harus segera duduk bersama dengan tim ekonomi untuk merumuskan strategi yang lebih konkret,” ujarnya.
Langkah itu disiapkan setelah pemerintah mencermati pertumbuhan ekonomi Kutim yang saat ini berada di kisaran satu persen. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan serius, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan rutinitas birokrasi. Karena itu, pemerintah akan merancang kebijakan percepatan untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Di tengah tantangan tersebut, Pemkab Kutim tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,74 persen pada 2027. Mahyunadi mengakui target itu tidak mudah dicapai, tetapi optimis dapat diwujudkan jika seluruh organisasi perangkat daerah bekerja secara terintegrasi dan konsisten menjalankan program pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya menggabungkan rencana kerja 2027 dengan program yang telah berjalan pada 2026. Kesinambungan antar kebijakan dinilai penting agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan agar setiap perencanaan pembangunan disusun berdasarkan kondisi nyata lapangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari target administrasi, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur produktif menjadi prioritas yang ditekankan.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah juga didorong memperluas sumber pendanaan agar tidak hanya mengandalkan APBD. Mahyunadi mendorong seluruh perangkat daerah aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat maupun sektor swasta agar dukungan anggaran dan program pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal. (ADV/ProkopimKutim/UB)