Bupati Kutim Tekankan Pemberdayaan SDM dan Infrastruktur di RAT Koperasi Rukmana Sari

5 November 2025
492 dilihat
1 min read

MUARA ANCALONG – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Perkebunan Rukmana Sari di Desa Senyiur, Muara Ancalong, Sabtu pagi, menjadi momen penting bagi warga desa. Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman hadir untuk merinci tiga agenda utama pembangunan desa, yang mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan koperasi, serta perbaikan infrastruktur jalan.

Bupati Ardiansyah menekankan bahwa RAT bukan sekadar formalitas, tetapi ruang demokrasi ekonomi bagi anggota koperasi. “Anggota punya hak menentukan arah lembaga mereka,” ujarnya di depan petani sawit dan pengurus koperasi. Kehadiran Ketua TP PKK Hj Siti Robiah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teguh Budi Santoso, serta Camat Muara Ancalong M Harun Al Rasyid menambah bobot forum ini.

BACA JUGA  Kutim Adopsi 8 Teknologi Baru, Pertanian Terpadu Disebut Solusi Lahan Basah dan Pangan Daerah

Fokus pertama pembangunan adalah pemberdayaan SDM. Ardiansyah menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di sekitar desa wajib mengutamakan tenaga kerja lokal. Menurutnya, warga desa harus menjadi pelaku ekonomi utama, bukan hanya penonton di tanahnya sendiri.

Fokus kedua adalah penguatan koperasi sebagai soko guru ekonomi berbasis komunitas. “Koperasi mencerminkan nilai gotong royong, keadilan, dan solidaritas. Bukan sekadar laba,” jelasnya. Koperasi Rukmana Sari dianggap sebagai model yang bisa dijadikan rujukan di tingkat kabupaten, dengan pengurus yang transparan dan anggota dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Agenda ketiga adalah perbaikan jalan poros Kelinjau–Senyiur sepanjang lebih dari 20 kilometer. Infrastruktur ini penting untuk mobilitas warga dan distribusi hasil kebun. Pemkab Kutim telah menganggarkan proyek ini melalui skema tahun jamak hingga 2028.

BACA JUGA  Dorong Aparatur Unggul, Bupati Kutim Resmikan Sistem Manajemen Talenta dan Corpu ASN

RAT berjalan hidup dan interaktif. Ardiansyah menekankan bahwa koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi kendaraan menuju kemandirian desa. Semua rencana yang disampaikan akan menjadi catatan kerja pemerintah untuk ditindaklanjuti. (ADV/ProkopimKutim/UB)