Redaksi
SANGATTA – Inflasi menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada harga kebutuhan pokok. Wakil Bupati (Wabup) Mahyunadi menegaskan, pengendalian inflasi bukan sekadar urusan teknokratis, tetapi soal keberlangsungan hidup masyarakat Kutim.
“Ketika harga-harga naik tanpa kendali, daya beli rakyat akan merosot. Kesejahteraan pun tinggal impian,” ujar Mahyunadi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta.
Dalam forum HLM TPID 2025 ini, Mahyunadi memaparkan enam strategi prioritas untuk menjaga stabilitas harga. Langkah itu meliputi operasi pasar di seluruh kecamatan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani untuk mendekatkan pasokan ke masyarakat, distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui mobil inflasi, serta pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
Selain itu, TPID juga menetapkan pelaporan kinerja triwulan dan penyusunan Road Map TPID 2025–2027, sebagai panduan jangka menengah pengendalian inflasi. Menurut Mahyunadi, keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya diukur dari angka naik-turunnya harga, tetapi juga bagaimana masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.
Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, menambahkan, strategi TPID mengacu pada prinsip 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. “Inflasi yang terkendali akan berdampak positif bagi petani, pedagang, dan sektor ekonomi lokal,” jelas Vita.
Forum ini dihadiri perwakilan Forkopimda Kutim, dinas teknis, serta lembaga vertikal, menegaskan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi fluktuasi harga. Mahyunadi menutup sambutannya dengan menekankan, inflasi sehat diperlukan, tetapi harus tetap terkendali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan langkah konkret ini, Kutim menegaskan komitmen menjaga daya beli masyarakat, menjadikan inflasi bukan sekadar angka, tetapi indikator kesejahteraan rakyat di pasar dan desa. (ADV/ProkopimKutim/UB)