Redaksi
SANGKULIRANG – Layanan penanganan keluarga berisiko stunting (KRS) di Kecamatan Sangkulirang diperkuat melalui pendekatan jemput bola. DPPKB Kutai Timur (Kutim) bersama tim turun langsung memberikan pendampingan, edukasi, serta menyalurkan bantuan kepada keluarga sasaran di BPU Kantor Camat Sangkulirang, Selasa (11/8/2026).
Sekretaris Camat Sangkulirang, Suwandi, menyebut persoalan stunting telah menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan DPPKB diharapkan mampu memperkuat berbagai upaya yang selama ini berjalan, termasuk melalui penganggaran desa atau mandatory spending.
Skala persoalan tersebut tergambar dari data Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Di Sangkulirang terdapat 1.073 keluarga berisiko stunting yang tersebar di 15 desa. Benua Baru menjadi wilayah dengan jumlah KRS terbanyak, yakni 237 KK, kemudian Benua Baru Ulu 167 KK, Perupuk 106 KK, dan Maloy 93 KK.
Namun, intervensi yang diberikan tidak berhenti pada bantuan makanan tambahan. Secara simbolis, DPPKB menyerahkan bantuan dari Baznas Kutim kepada sejumlah keluarga, sementara penyaluran berikutnya dilakukan petugas PLKB di wilayah kecamatan.
Jabatan Fungsional Tertentu DPPKB Kutim, Agustina, turut memberikan materi mengenai layanan penanganan KRS. Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saida, memaparkan perkembangan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting (Genting).
Plh Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah, menegaskan penanganan KRS membutuhkan waktu dan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, dukungan lintas sektor dinilai penting, termasuk dari Perkim melalui program jamban sehat dan Rumah Layak Huni. Sektor kesehatan, pendidikan, pangan, dan sosial juga diharapkan ikut memperkuat intervensi.
Menurutnya, berbagai upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan edukasi gizi, akses sanitasi, lingkungan layak, hingga penggunaan kontrasepsi modern bagi pasangan usia subur. Pemerintah pun menargetkan Sangkulirang dapat terbebas dari stunting.
Keberhasilan penanganan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan, tetapi oleh kemampuan berbagai pihak memastikan keluarga berisiko memperoleh pendampingan yang berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/UB)