Redaksi
SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faizal Rachman, mengungkapkan dinamika dan evolusi pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat signifikan sejak kabupaten ini pertama kali berdiri. Perkembangan angka anggaran tersebut menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam dan konsisten dalam kurun waktu yang relatif singkat, menggambarkan transformasi kapasitas fiskal daerah yang luar biasa.
Faizal menjelaskan dengan memberikan data historis bahwa pada masa-masa awal pembentukan Kutai Timur, nilai APBD tahunan masih berada dalam kisaran yang relatif rendah jika dibandingkan dengan kondisi saat ini. Ia merinci perkembangan angka nominal tersebut dari tahun ke tahun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perjalanan pertumbuhan fiskal daerah.
“Jadi kita ini kan pernah mengalami APBD yang tidak besar juga ya, APBD Kutim di awal-awal berdirinya Kutim itukan angka anggarannya kan satu koma sembilan triliun, dua koma sembilan triliun dan di tahun 2019 juga kan APBD kita tiga koma sembilan triliun,” ujar Faizal selaku anggota DPRD Kutai Timur.
Pernyataan ini memberikan perspektif historis yang penting untuk memahami lompatan fiskal yang terjadi. Menurut analisis Faizal, perkembangan APBD dari kisaran satu triliun rupiah hingga mendekati empat triliun rupiah pada periode awal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang masih dapat dikategorikan wajar dan linear, seiring dengan konsolidasi pemerintahan dan bertambahnya kebutuhan pembangunan. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah fenomena lonjakan yang terjadi secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, di mana angka APBD mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Ia melanjutkan penjelasannya bahwa puncak anggaran terjadi hingga mencapai angka yang jauh lebih besar, yang mencerminkan besarnya aliran pendapatan, khususnya dari sumber daya alam. Lonjakan kapasitas anggaran ini di satu sisi membuka peluang dan ruang yang lebih luas untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, namun di sisi lain juga membawa tantangan dalam hal pengelolaan yang akuntabel, efisien, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan.
“Ternyata APBD yang disampaikan tadi, mulai dari satu triliun, dua triliun dan juga tiga triliun, nah kita pernah maksimal sampai 2024 dan sampai empat belas triliun,” tambah Faizal.
Data tentang angka “empat belas triliun” ini menegaskan besarnya lompatan fiskal yang harus dikelola. Faizal menegaskan bahwa besarnya nominal anggaran yang harus dikelola dan diserap saat ini menjadi tantangan berat dan ujian integritas bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Kemampuan untuk menyerap anggaran yang sangat besar tersebut secara optimal, efektif, efisien, dan tepat sasaran membutuhkan perencanaan strategis yang sangat matang, kapasitas kelembagaan yang mumpuni, sistem pengadaan yang profesional, serta pengawasan yang ketat dan independen.
“Ya itu tantangan kita yah,” pungkas Faizal.
Pernyataan singkat ini menyiratkan kompleksitas tanggung jawab yang dihadapi. Pernyataan reflektif ini mengisyaratkan pentingnya penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, modern, dan berbasis teknologi untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD yang telah membesar secara drastis tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, bermakna, dan berkelanjutan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur. (ADV)
