Redaksi
SANGATTA – Terjadi perubahan orientasi strategis dalam pengelolaan sektor perikanan di Kutai Timur. Faizal Rachman, legislator dari Partai PDI Perjuangan, menyebut bahwa Dinas Perikanan kini lebih memusatkan perhatian dan sumber dayanya pada pengembangan budidaya perikanan di darat. Perubahan kebijakan ini menandakan pergeseran paradigma yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan daerah.
Faizal menjelaskan bahwa fokus baru ini diwujudkan dalam berbagai program pembangunan nyata dan perencanaan anggaran yang berorientasi pada pengembangan infrastruktur dan kapasitas di darat. Program-program tersebut didesain untuk mendorong kemandirian pangan melalui sektor akuakultur.
“Dinas perikanan lebih fokus pada budidaya perikanan didarat seprti kolam-kolam dan lainnya,” jelas Faizal selaku anggota DPRD Kutai Timur.
Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa intervensi pemerintah daerah akan banyak diarahkan pada pembangunan fasilitas budidaya seperti kolam, keramba jaring apung di perairan darat, dan unit pembenihan. Namun, menurut analisis Faizal, perubahan arah kebijakan yang fundamental ini tidak serta merta mengubah realita sosiologis bahwa sebagian besar masyarakat pesisir dan tepian sungai masih menggantungkan hidup pada aktivitas penangkapan ikan di perairan umum.
Keberadaan para nelayan tradisional dan tangkapan skala kecil tetap menjadi komponen penting dalam mata pencaharian lokal, ketahanan pangan keluarga, serta rantai pasok ikan segar di pasar tradisional. Pergeseran fokus ke budidaya darat ini justru menciptakan tantangan kebijakan baru yang kompleks bagi pemerintah daerah.
“Tentu ini menjadi sebuah tantangan kita, masyrakat kita warga kita ada juga kan melakukan aktifitas nelayan yang terus dikembangkan,” tegas Faizal.
Pernyataan Faizal ini menyiratkan pentingnya pendekatan pembangunan yang seimbang, adil, dan tidak meninggalkan pihak manapun. Di satu sisi, pengembangan perikanan budidaya darat adalah peluang strategis dalam konteks optimasi lahan terbatas, menjamin pasokan yang stabil, dan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Namun di sisi lain, dukungan dan perlindungan terhadap sektor perikanan tangkap tradisional harus tetap berjalan dan bahkan ditingkatkan, misalnya melalui bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, akses pemasaran, dan program asuransi.
Ke depan, DPRD Kutai Timur mengharapkan adanya formulasi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dari pemerintah daerah. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab tantangan ganda ini, yaitu tidak hanya mendorong pertumbuhan perikanan budidaya yang modern dan berkelanjutan, tetapi juga terus memberdayakan, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan tradisional.
Sinergi yang saling menguatkan antara kedua sektor ini, budidaya dan tangkap, diharapkan dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih kokoh, pemerataan ekonomi yang lebih luas, serta keberlanjutan ekologis bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, tanpa mengorbankan satu kelompok untuk kepentingan kelompok lainnya. (ADV)
