Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmen politik dan teknisnya untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dengan menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur, sistematis, dan terencana secara matang. Langkah strategis yang berorientasi pada data ini dianggap sebagai fondasi utama yang harus diselesaikan sebelum pelaksanaan fisik di lapangan dan proses pengajuan serta pengalokasian anggaran.
Pandi Widiarto dari Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, yang membidangi infrastruktur, menyatakan bahwa persiapan mendasar dan paling pertama yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah eksekutif adalah menyusun perencanaan strategis yang komprehensif dan berbasis data spasial. Perencanaan makro ini harus mampu memetakan dengan jelas tanggung jawab dan kewenangan setiap tingkat pemerintahan atas ruas-ruas jalan yang ada.
“Tapi secara prinsip Kabupaten Kutai Timur yang harus dipersiapkan adalah perencanaannya dulu,” ujar Widiarto.
Pernyataan ini menekankan betapa pentingnya ketersediaan data dasar dan peta jalan yang akurat sebagai pedoman kerja dan pengambilan keputusan bagi semua pihak. Tanpa perencanaan yang matang, detail, dan partisipatif, seluruh program pembangunan infrastruktur jalan berisiko tinggi untuk tidak tepat sasaran, tumpang tindih dengan program dari level pemerintah lain, tidak efisien, atau bahkan secara teknis menyalahi aturan terkait kewenangan berdasarkan status jalan.
Lebih lanjut, Widiarto menjelaskan bahwa perencanaan tersebut harus secara spesifik dan operasional membedakan serta menegaskan kewenangan dan ruang lingkup pekerjaan untuk masing-masing strata pemerintahan. Pemilahan dan klasifikasi yang jelas dan tegas ini akan menghindarkan kebingungan dan salah urus dalam tahap eksekusi di lapangan.
Perencanaan yang dimaksud adalah secara teknis memetakan “mana ruas jalan Kabupaten Kutai Timur sendiri mana mana ruas jalan provinsi,” tambahnya.
Dengan memiliki pemetaan kewenangan yang akurat dan diakui bersama, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat lebih fokus dalam mengelola, memelihara, dan memperbaiki jalan yang secara definitif menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya, sambil secara paralel dan proaktif mengajukan proposal dan koordinasi untuk jalan dengan status provinsi yang rusak kepada pemerintah level di atasnya.
Selain pemilahan berdasarkan aspek kewenangan administratif, penentuan skala prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan dampak ekonomi-sosial juga menjadi bagian yang sangat krusial dari proses perencanaan komprehensif ini. Widiarto menegaskan bahwa perencanaan yang baik harus mencakup identifikasi yang jelas terhadap “wilayah prioritas yang harus kita tuntaskan.”
Langkah akhir dan konsolidatif dari seluruh proses perencanaan ini adalah pengompilasian seluruh data, klasifikasi, dan prioritas tersebut menjadi suatu peta kerja dan dokumen perencanaan yang utuh dan mudah dipahami. Widiarto menyimpulkan proses ini dengan menyatakan, “Jadi itu pembagian pemetaannya.”
Dokumen pemetaan jalan yang komprehensif ini nantinya akan menjadi acuan bersama dan pedoman utama bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal, mengalokasikan anggaran APBD secara proporsional, serta menjadi dasar yang kuat untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. (ADV)
