Che Harseno
SANGATTA – Rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kutai Timut untuk mengurangi beban hunian di Lapas Bontang terkendala anggaran. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pertanahan telah membebaskan lahan seluas 10 hektare di kawasan Jalan Guru Besar, Sangatta, namun realisasi pembangunan lapas masih dalam tahap pertimbangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim.
“Lahan ini sebenarnya sudah kami bebaskan, tetapi dari Dinas PUPR masih mempertimbangkan karena alasan biaya yang terlalu besar. Karena memang lokasinya berada di dekat wilayah pantai,” kata Kepala Dinas Pertanahan Kutim, Simon Salombe, dilansir dari selasar.co.
Simon berencana mengangendakan kembali pertemuan bersama Dinas PUPR Kutim untuk membahas lebih rinci rencana pembangunan lapas tersebut. Apalagi, kata Simon, pembangunan lapas mendesak dan sebagian besar penghuni lapas di Bontang berasal dari Kutim.
“Percepatan pembangunan lapas sejalan dengan arahan Bupati Kutim yang menginginkan agar proyek ini menjadi prioritas,” ungkap dia.
Bupati Kutim, lanjut Simon, sudah meminta agar pembangunan ini segera diprioritaskan. Namun, pada tahun lalu PUPR menyebutkan beban pembiayaan pembangunan terlalu berat. Oleh karena itu, pihaknya dengan PUPR mempertimbangkan pembebasan lahan baru yang sudah tersedia di kawasan Bukit Pelangi, Sangatta Utara.
Dikutip dari kitamudamedia.com, Kepala Lapas Kelas IIA Kota Bontang, Suranto, mengatakan setiap tahun kapasitas lapas bertambah. Lapas Kelas IIA Kota Bontang sebenarnya hanya mampu menampung sekitar 360 orang, namun jumlah warga binaan terus meningkat dari 1.600 orang pada Agustus 2023 menjadi lebih dari 1.700 orang pada 2024.
“Kita khawatirkan di tahun 2025 akan bisa mencapai 2000 orang, jelas itu sudah sangat over kapasitas,” ungkapnya. Suranto menjelaskan bahwa sekitar 70 persen dari 1.700 warga binaan di Lapas Kelas IIA Bontang berasal dari Kutai Timur (Kutim) dan Samarinda.
