MUARA BENGKAL – Desa Benua Baru kembali menjadi pusat perhatian setelah pemerintah daerah meresmikan dua infrastruktur penting sekaligus melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antarwaktu. Kegiatan ini berlangsung dalam kunjungan kerja Bupati Kutai Timur (Kutim) H. Ardiansyah Sulaiman, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan layanan publik di wilayah pedalaman.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kutim dari PKS Akbar Tanjung, Kepala BKPSDM Misliansyah, Camat Muara Bengkal Norhadi, Kepala Desa Ahmad Benni, serta tokoh masyarakat lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kolektif pemerintah bagi kemajuan Desa Benua Baru. Kepala Desa Ahmad Benni menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Kutim dan berharap bahwa kerja sama yang terbangun dapat membawa desa menuju kemandirian dan kesejahteraan.
Pelantikan tiga anggota BPD yaitu Mulyadi, Muhammad Edi, dan David mengawali rangkaian acara. Mereka diambil sumpah untuk melanjutkan masa jabatan periode 2019–2027. Momentum ini sekaligus menandai dimulainya babak baru kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa. Ia berharap bahwa anggota yang baru dilantik mampu bekerja selaras dengan kepala desa demi memperkuat pelayanan dasar dan mendorong pembangunan berkelanjutan. “Saya berharap BPD yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan bersinergi dengan pemerintah desa,” ujarnya.
Usai pelantikan, Bupati Ardiansyah meresmikan gedung baru Kantor Desa Benua Baru dan Balai Pertemuan Umum (BPU). Kantor desa dibangun melalui aspirasi dewan sebesar Rp 2 miliar, sementara pembangunan BPU menelan anggaran Rp 350.676.826 dari Alokasi Dana Desa (ADD), ditambah pembangunan tambahan senilai Rp 124.631.300 yang juga bersumber dari ADD.
Peresmian dua fasilitas baru ini juga diharapkan mempercepat peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menyediakan ruang yang representatif untuk kegiatan sosial dan budaya. (ADV/ProkopimKutim/UB)
