Redaksi
SAMARINDA — Stabilitas hukum kini menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, terutama di tengah berbagai perubahan besar, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan hingga persiapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) H. Mahyunadi menegaskan bahwa penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan sistem pemerintahan yang kuat. Kolaborasi antara Kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah kabupaten/kota dibutuhkan agar rasa keadilan dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh dan stabilitas sosial dapat terjaga.
Mahyunadi menyampaikan hal tersebut usai menghadiri acara temu kenal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur yang baru, Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H., di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) turut menegaskan pentingnya keharmonisan antara lembaga eksekutif dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Kajati Kaltim yang baru, Dr. Supardi, sebelumnya bertugas di tingkat pusat, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama lintas lembaga.
Acara berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para pejabat tinggi, tokoh masyarakat, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur hadir untuk memberikan dukungan bagi kepemimpinan baru di lingkungan kejaksaan.
Wabup Mahyunadi menambahkan, Kutai Timur menaruh harapan besar agar penegakan hukum di bawah kepemimpinan baru Kajati tidak hanya bersifat represif, melainkan juga edukatif dan preventif.
Dengan adanya kolaborasi yang kompak antara Kejati, Pemprov, dan Pemkab se-Kaltim, arah pembangunan hukum dan pemerintahan daerah di masa depan diharapkan dapat semakin sejalan menjadi landasan yang kokoh bagi Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis Indonesia.(ADV/ProkopimKutim/UB)