Redaksi
SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui Program Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).
Program ini merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk menekan angka unmet need, meningkatkan cakupan penggunaan kontrasepsi, serta memastikan terpenuhinya hak-hak kesehatan reproduksi, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T dan kawasan transmigrasi.
Dalam kegiatan itu hadir perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Al-Kafit Hidayat, yang memaparkan bahwa program menargetkan 100 akseptor menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Menurutnya, upaya ini menjadi bentuk nyata untuk menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan dan memperluas akses terhadap layanan KB yang bermutu.
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, mewakili Wakil Bupati Kutim. Dalam sambutannya, Rizali menegaskan bahwa Pemkab Kutim berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam layanan KB dan kesehatan reproduksi bagi seluruh masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada angka partisipasi, tetapi pada manfaat langsung yang dirasakan keluarga di Kutim.
Sebagai wujud kolaborasi lintas sektor, kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan bantuan untuk 12 keluarga berisiko stunting, hasil kerja sama BKKBN Kaltim, DPPKB Kutim, dan PT Pama Persada Nusantara. Selain itu, RSU Medika Utama Sangatta menerima bantuan alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit guna memperkuat layanan kontrasepsi jangka panjang. Melalui kerja sama multipihak ini, DPPPKB Kutim berharap program intensifikasi dan integrasi KBKR dapat menjadi model pelayanan terpadu yang efektif di wilayah Kutai Timur.(ADV/ProkopimKutim/UB)