Pemkab Kutim Dorong Penguatan Keamanan Informasi Lewat Sosialisasi Menuju Pemerintahan Digital Tangguh

SANGATTA – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola pelayanan publik dan sistem pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat ketahanan digital di seluruh birokrasi. Sebagai langkah konkret, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim menggelar Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kutim dalam membangun sistem pemerintahan yang aman, tangguh, dan profesional, sejalan dengan visi “Terwujudnya Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing”. Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menegaskan bahwa kemajuan teknologi membawa manfaat besar bagi pelayanan publik, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa ancaman keamanan informasi seperti pencurian data, penyalahgunaan akun, serangan phishing, dan malware. Ia menyebutkan bahwa risiko tidak hanya muncul dari sistem, tetapi juga dari perilaku sumber daya manusia.

Karena itu, peningkatan keamanan informasi perlu dilakukan melalui penguatan sistem sekaligus pembiasaan disiplin digital. Ronny menekankan pentingnya prinsip “Cyber Hygiene”, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat dan rutin diganti hingga kehati-hatian terhadap tautan mencurigakan. Menurutnya, kebiasaan sederhana namun konsisten dapat memperkuat pertahanan siber pemerintah.

Ia juga menekankan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga data pribadi masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi menjadi investasi dalam membangun budaya keamanan informasi di lingkungan Pemkab Kutim. Ronny mendorong setiap peserta menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing agar tercipta lingkungan kerja digital yang aman, bersih, dan terpercaya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Staper Kutim menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintahan yang tangguh dan berdaya saing. Peningkatan kesadaran keamanan informasi diharapkan memperkuat integritas data, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjadi pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif.(ADV/ProkopimKutim/UB)