Redaksi
BALIKPAPAN – Pemerintah pusat telah menyiapkan insentif bagi daerah yang mampu menghadirkan terobosan di sektor perumahan. Rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mendapat perhatian dari Pemkab Kutai Timur (Kutim), yang selama ini telah menjalankan program perumahan melalui kebijakan daerah.
Salah satu program yang digencarkan ialah bedah rumah. Pemkab Kutim menargetkan perbaikan hingga 5.000 unit hunian warga yang menjadi sasaran program perumahan bagi warga tersebut yang kondisinya tidak layak. Besaran bantuan untuk setiap rumah berada pada kisaran Rp60 juta sampai Rp65 juta.
Menurut Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, kebijakan tersebut dapat berjalan tanpa harus menunggu bantuan kementerian. Ia menyebut daerah memiliki ruang untuk memperluas penanganan karena nilai bantuan yang disiapkan lebih besar dibanding skema pemerintah pusat yang umumnya berada pada kisaran belasan juta rupiah.
Di sisi lain, pembangunan rumah layak huni (RLH) juga terus dilakukan. Program tersebut awalnya ditargetkan mencapai 1.000 unit dengan pelaksanaan bertahap sekitar 200 rumah setiap tahun. Dalam perkembangannya, jumlah rumah yang telah tercover disebut mencapai sekitar 2.000 hingga 2.600 unit.
Ardiansyah menilai besaran dukungan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil program. Dengan nilai bantuan yang terbatas, perbaikan rumah dikhawatirkan tidak menghasilkan kondisi hunian yang benar-benar optimal. Karena itu, pemerintah daerah memilih menggerakkan program secara mandiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Ardiansyah seusai menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026 di Balikpapan. Ia menegaskan bahwa kebutuhan rumah layak merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar penyediaan bangunan.
Meski demikian, Pemkab Kutim tidak menutup pintu kerja sama dengan pemerintah pusat. Sinergi tetap dinilai penting apabila terdapat kesesuaian nilai bantuan dan mekanisme pelaksanaan. (ADV/ProkopimKutim/UB)