Redaksi
SANGATTA – Hilirisasi industri mulai dipandang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai salah satu cara untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Penguatan kawasan industri, pembangunan infrastruktur pendukung, sampai upaya menarik investasi swasta disiapkan agar aktivitas ekonomi daerah tidak terus bergantung pada belanja pemerintah.
Langkah tersebut menjadi penting di tengah tantangan Kutim dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai masih cukup kuat, sehingga diperlukan sumber pertumbuhan yang berasal dari aktivitas ekonomi produktif dan investasi.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam menyusun target pembangunan. Ia bahkan mempertanyakan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2027 yang dipatok mencapai 10,76 persen.
“Pekerjaan rumah kita adalah mewujudkan kemandirian daerah. Kalau terus bergantung pada besarnya APBD, lalu di mana pertumbuhan murni daerah kita?” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, angka tersebut perlu dikaji ulang apabila kemampuan fiskal daerah tahun depan diperkirakan hanya berada di kisaran Rp6 triliun. Jika pertumbuhan APBD hanya sekitar 10 hingga 20 persen, ia menilai sulit menjelaskan secara rasional target ekonomi yang melampaui 10 persen.
Keraguan itu semakin relevan jika melihat kinerja ekonomi sebelumnya. Setelah tumbuh 9,82 persen pada 2024, ekonomi Kutim justru sangat melambat dan hanya mencapai 1,05 persen pada 2025.
Karena itu, Mahyunadi meminta Bappeda meninjau variabel serta indikator yang digunakan dalam menetapkan target tersebut. Menurutnya, target pembangunan harus memiliki dasar perhitungan yang jelas dan tidak berhenti di atas kertas.
Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, Pemkab Kutim menyiapkan percepatan infrastruktur kawasan industri, optimalisasi DAK dan Bantuan Keuangan dari pemerintah, serta penguatan koordinasi dengan DPRD kabupaten dan provinsi.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperbesar investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri serta berkelanjutan bagi masyarakat Kutim. (ADV/ProkopimKutim/UB)