Redaksi
SANGATTA, Ulinborneo.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam pandangannya yang dibacakan oleh Pandi Widiarto, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi namun juga menekankan sejumlah catatan kritis, terutama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan program infrastruktur jangka panjang.
Fraksi Demokrat mencermati bahwa struktur pendapatan daerah tahun 2026 masih didominasi oleh Dana Transfer Pemerintah Pusat. Kontribusi PAD dinilai belum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat strategi peningkatan PAD berbasis sektor prioritas dan melakukan pemetaan ulang potensi pajak serta retribusi yang belum tergarap maksimal. “Optimalisasi fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan ‘return nyata bagi daerah’ juga menjadi penekanan,” Katanya.
Di sisi Belanja Daerah, Fraksi Demokrat menegaskan agar belanja mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan. “Pentingnya pemerataan pembangunan ditekankan, khususnya di wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan listrik harus menjadi agenda prioritas, dan pembangunan tidak boleh hanya berpusat di ibu kota kabupaten,” Lanjutnya.
Meskipun memberikan catatan, Fraksi Demokrat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan jangka panjang melalui mekanisme Multi Years Contract (MYC) untuk Tahun Anggaran 2026/2027. “Fraksi meyakini strategi kontrak tahun jamak ini penting untuk pemerataan pembangunan infrastruktur secara signifikan, terutama dalam peningkatan infrastruktur jalan antar desa, kecamatan, dan kabupaten,” Tutupnya.
Namun, Fraksi Demokrat mengingatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan MYC ini secara profesional dan akuntabel, belajar dari evaluasi program MY sebelumnya. Selain itu, Fraksi juga mendesak Pemda agar tetap fokus menyukseskan program prioritas strategis, yaitu Pelabuhan dan Bandara.
Mengakhiri pandangan umum, Fraksi Demokrat menyatakan mendukung dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Adv)