Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan terobosan kebijakan dengan mengintegrasikan aspek pembangunan dan pemeliharaan jalan ke dalam satu paket perencanaan yang holistik. Langkah strategis ini diambil untuk menjawab tantangan infrastruktur jalan yang selama ini kerap ditangani secara terpisah, sehingga diharapkan mampu menciptakan tata kelola infrastruktur yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Komitmen kuat pemerintah daerah ini tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan jalan baru, tetapi juga menitikberatkan pada keberlangsungan dan keoptimalan fungsi jalan yang telah terbangun. Pendekatan ini mendapatkan apresiasi dan penegasan dari anggota dewan setempat.
Pandi Widiarto, Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, menekankan bahwa pembangunan dan pemeliharaan merupakan dua sisi mata uang yang sama dalam pengelolaan infrastruktur. Menurutnya, memisahkan kedua aspek ini hanya akan menciptakan inefisiensi dan masalah baru di kemudian hari.
“Pemeliharaan dan pembangunan itu satu paket,” ujar Widiarto dengan tegas.
Pernyataan tersebut merepresentasikan sebuah perubahan paradigma signifikan dalam tata kelola infrastruktur di wilayah tersebut. Selama ini, praktik yang sering terjadi adalah pemisahan antara anggaran pembangunan dan anggaran pemeliharaan. Pemisahan ini dinilai menjadi akar masalah, yang berakibat pada tidak optimalnya penanganan infrastruktur jalan secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Widiarto menyerahkan sepenuhnya perencanaan teknis mengenai implementasi integrasi ini kepada dinas atau instansi teknis terkait. Kepercayaan ini diberikan dengan pertimbangan bahwa unit kerja di level dinas memiliki pemahaman mendalam, data lapangan yang akurat, dan pengalaman langsung dalam menangani persoalan infrastruktur sehari-hari.
“Dinas terkait yang mengetahui persoalan hal itu,” tambahnya.
Dengan pendelegasian wewenang perencanaan ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Pelibatan dinas teknis secara maksimal sejak tahap perencanaan diyakini akan menghasilkan skema pembangunan dan pemeliharaan jalan yang lebih terintegrasi, efektif, dan efisien.
Widiarto juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan yang proporsional antara membuka ruas jalan baru dan merawat jaringan jalan yang sudah ada. Kebijakan yang hanya menitikberatkan pada satu aspek saja dinilai akan menciptakan distorsi dan masalah baru dalam sistem transportasi daerah.
“Sebab bicara pembangunan harus diperhatikan juga persoalan pemeliharaannya tapi tetap harus diperhatikan pembangunannya,” jelasnya.
Penekanan pada prinsip keseimbangan ini merefleksikan visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan infrastruktur. Visi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun ruas jalan, baik yang telah lama beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan, yang terbengkalai atau tidak berfungsi secara optimal.
Widiarto menegaskan kembali komitmen politik pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jaringan transportasi darat tertangani dengan baik. “Karena jangan sampai ada jalan yang tidak tertangani,” pungkasnya.
Komitmen ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, terutama dalam penyusunan penganggaran yang proporsional dan perencanaan yang matang. Tujuannya jelas, yaitu agar seluruh jaringan jalan di Kabupaten Kutai Timur dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung akselerasi pembangunan di berbagai sektor. (ADV)
