Redaksi
SANGATTA, Ulinborneo.id – Selain fokus pada isu anggaran dan infrastruktur, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur memanfaatkan forum Sidang Paripurna RAPERDA APBD 2026 untuk menyoroti sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta mengapresiasi jasa para guru.
Pembacaan Pandangan Umum (PU) yang disampaikan oleh Pandi Widiarto, dimulai dengan ucapan Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2025. Fraksi Demokrat memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh guru, baik ASN maupun non-ASN, khususnya yang bertugas di daerah terpencil, pesisir, hingga pedalaman Kutai Timur yang berdedikasi mengajar di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.
Terkait Belanja Daerah, Fraksi Demokrat memberikan perhatian khusus pada sektor Pendidikan. “Fraksi Demokrat mengingatkan Pemerintah Kabupaten untuk fokus pada monitoring, pengawalan, dan akselerasi dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Harapannya, program MBG ini bisa hadir di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur,” Jelasnya.
Meskipun berkomitmen mengalokasikan 20% APBD untuk Pendidikan, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa anggaran harus memastikan kualitas, bukan hanya kuantitas. “Pemenuhan tenaga pengajar, fasilitas sekolah, dan pemerataan sarana pendidikan harus menjadi prioritas utama,” Tegasnya.
Di sektor Kesehatan, Fraksi Demokrat mendesak agar pemerataan layanan kesehatan di tingkat kecamatan dan desa dipercepat. Peningkatan juga harus dilakukan pada ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas rawat, serta memaksimalkan pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit Daerah.
Dorongan untuk Ekonomi Lokal dan Akuntabilitas
Fraksi Demokrat juga mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan, dan integrasi dengan pasar digital. Penciptaan lapangan kerja baru didorong berbasis pada industri hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), pariwisata, pertanian modern, dan ekonomi kreatif.
Terakhir, Fraksi Demokrat memandang bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih. APBD ditekankan sebagai “kontrak sosial” antara pemerintah dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum, serta dikelola sesuai prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Adv)