Redaksi
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga di tengah tekanan ekonomi global. Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025, yang digelar di Ruang Meranti Kantor Bupati, Wakil Bupati H Mahyunadi mewakili Bupati H Ardiansyah Sulaiman membuka forum sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor.
Bupati Ardiansyah menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka. “Ini soal apakah rakyat kita masih bisa membeli kebutuhan pokok, soal apakah petani kita tetap bisa menanam dan menjual hasilnya dengan layak,” tegasnya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Mahyunadi.
Forum HLM ini juga menjadi momen peluncuran awal Road Map TPID Kutim 2025–2027, dokumen strategis yang menjadi panduan pengendalian inflasi daerah. Road Map ini mencakup program-program konkret, seperti operasi pasar merata di seluruh kecamatan, Gerakan Pangan Murah (GPM), penyelenggaraan Pasar Tani, hingga distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menggunakan mobil inflasi Dinas Ketahanan Pangan.
Selain itu, TPID akan melakukan pelaporan triwulan sebagai evaluasi berkala, pengawasan ketat distribusi BBM dan LPG bersubsidi, serta meningkatkan komunikasi lintas sektor agar respon terhadap dinamika harga bisa cepat dan tepat. Strategi ini mengacu pada prinsip 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Wabup Mahyunadi menekankan, pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif. “TPID harus bekerja sebagai sistem, bukan hanya sebagai forum. Kita butuh orkestrasi lintas institusi untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tak menentu,” ujar Mahyunadi.
HLM TPID dihadiri jajaran Forkopimda Kutim, pimpinan OPD, dan lembaga vertikal, menegaskan koordinasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan. Dengan roadmap dan program nyata, Pemkab Kutim optimistis dapat menjaga kestabilan harga sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/UB)