Redaksi
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) H Mahyunadi menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak boleh hanya menjadi pengamat harga di pasar. Menurutnya, TPID harus menjalankan peran aktif dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok agar kesejahteraan masyarakat dan petani tetap terjaga.
“TPID itu Tim Pengendali, bukan Tim Pemantau. Kalau harga terlalu tinggi, kita intervensi agar masyarakat tidak menjerit. Tapi kalau harga terlalu rendah, kita sesuaikan agar petani juga tidak dirugikan,” tegas Mahyunadi usai menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit Pelangi, Sangatta.
Dalam arah kebijakan pengendalian inflasi, Pemkab Kutim tetap mengacu pada strategi nasional 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Keempat pilar ini menjadi dasar kerja TPID untuk menjaga keseimbangan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah.
Mahyunadi menilai masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama kesenjangan harga antara tingkat petani dan pasar. Ia menekankan perlunya perbaikan jalur distribusi agar kebijakan harga bisa lebih adil bagi semua pihak.
Sebagai langkah nyata, pemerintah daerah akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional di wilayah Sangatta. Langkah ini dimaksudkan untuk memotret harga riil di lapangan sekaligus memastikan tidak ada praktik yang merugikan konsumen maupun produsen.
“Besok kami turun langsung ke pasar tradisional untuk melihat harga riil. Kita ingin memastikan harga tetap stabil dan tidak ada yang bermain di tengah,” ujar Mahyunadi.
Kegiatan HLM TPID Kutim yang difasilitasi Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten menjadi momentum penting dalam penyusunan roadmap TPID 2025–2027. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan bagi TPID dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.(ADV/ProkopimKutim/UB)