
SANGATTA — Dalam upaya mengatasi inflasi dan meningkatkan akses kebutuhan pokok bagi masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berkomitmen menggelar program pasar murah hingga ke daerah-daerah terpencil. Meskipun beberapa kecamatan di Kutim masih menghadapi tantangan besar terkait akses transportasi, pemerintah daerah terus mencari solusi agar program ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut.
Ahmad Doni Erfiyadi, Pengawas Perdagangan Dalam Negeri Ahli Muda Disperindag Kutim, menjelaskan bahwa program pasar murah ini diluncurkan sejak tahun 2022 sebagai respons terhadap instruksi pemerintah pusat dalam upaya menanggulangi inflasi. “Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi daerah, sehingga bisa membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Meski sudah menjangkau sebagian besar kecamatan, Ahmad Doni mengakui bahwa masih terdapat tiga kecamatan yang sulit dijangkau secara optimal, yaitu Sandaran, Long Mesangat, dan Busang. Kondisi geografis dan terbatasnya infrastruktur menjadi kendala utama dalam pendistribusian barang ke kecamatan-kecamatan tersebut.
“Masyarakat di wilayah pesisir seperti Sandaran dan Busang menghadapi kesulitan, karena biaya transportasi untuk mencapai pasar murah setempat hampir setara dengan harga sembako itu sendiri,” jelasnya. Meskipun demikian, Disperindag tetap berkomitmen untuk mencari solusi dengan berkonsultasi bersama Inspektorat Wilayah (Itwil) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Dengan koordinasi yang baik, kami berharap distribusi barang di daerah terpencil dapat lebih efisien,” tambah Ahmad Doni.
Disperindag Kutim juga sudah berhasil mengatasi hambatan di wilayah Batu Ampar dan Telen, yang meski sempat terhambat oleh banjir, kini sudah berhasil dijangkau. Komitmen pemerintah untuk terus memperluas akses pasar murah di Kutim diharapkan tidak hanya menjadi solusi pengendalian inflasi, tetapi juga sebagai langkah nyata pemerintah dalam menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah. (ADV)
