Redaksi
SANGATTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah berdampak signifikan dan langsung terhadap pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kutai Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim mengaku terpaksa harus mengurangi secara drastis bahkan hampir menghentikan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang sebelumnya merupakan program rutin dan diselenggarakan secara aktif.
Kepala Disperindag Kutai Timur, Nora Ramadani, dalam keterangannya, mengungkapkan perbandingan yang kontras dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada masa lalu, pihaknya aktif mengadakan berbagai bimtek yang menjangkau puluhan peserta dan diselenggarakan secara merata, baik di pusat kabupaten maupun di berbagai kecamatan.
“Tahun kemarin masih banyak BIMTEK-BIMTEK yang kami adakan. Mengundang mereka sekitar 40-50 orang. Baik di Sangatta maupun di kecamatan-kecamatan. Kita datangkan pembimbing pelatih untuk melatih mereka dalam rangka upaya meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi mereka,” ujarnya.
Namun, kondisi pada tahun 2025 mengalami perubahan yang drastis, hampir seratus delapan puluh derajat. Nora dengan terus terang dan transparan menyatakan bahwa program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang menjadi tulang punggung pembinaan SDM tersebut kini hampir tidak lagi dapat terselenggara akibat kebijakan penghematan anggaran.
Pengakuan jujur dari kepala dinas ini menyiratkan sebuah tantangan baru yang cukup berat bagi para pelaku IKM di Kutim. Selama ini, banyak pelaku usaha yang mengandalkan bimtek dari pemerintah daerah sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi, memperbarui keterampilan, dan mengadopsi teknik-teknik baru guna memajukan usahanya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat pasca pandemi. Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pembinaan ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas dan produktivitas sektor IKM lokal. (ADV)